Angkat Suara Soal Pengadaan iPad untuk 50 Anggota Dewan, Ketua DPRD KBB Ungkap Besaran Harganya

INILAHKORAN, Ngamprah - Ketua DPRD KBB Muhammad Mahdi angkat suara terkait rencana pengadaan iPad baru untuk digunakan 50 anggota dewan.

Diketahui, isu tak sedap tengah menyelimuti DPRD KBB usai Sekretariat Dewan (Setwan) diduga melakukan lelang untuk pengadaan iPad dengan anggaran sekitar Rp1 miliar untuk 50 anggota legislatif.

Padahal, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025. 

Dalam Inpres tersebut, Presiden menekankan pentingnya penghematan serta optimalisasi penggunaan anggaran negara dan daerah untuk mendukung pembangunan yang tepat guna dan berdampak langsung kepada masyarakat.

"Pengadaan iPad tersebut merupakan hasil evaluasi jangka panjang, di mana penggunaan kertas untuk fotokopi selama lima tahun terakhir dinilai tidak efisien dan menghasilkan tumpukan dokumen yang berceceran. Dengan iPad, semua bisa terdigitalisasi. Ini justru bagian dari efisiensi," kata Mahdi saat dikonfirmasi.

Mahdi menegaskan, pengadaan iPad tersebut merupakan inventaris negara dan bukan milik pribadi 50 anggota DPRD KBB.

Menurutnya, spesifikasi iPad menjadi prioritas utama dibanding harga, lantaran perangkat tersebut bakal digunakan untuk menunjang kegiatan legislatif secara digital dan terintegrasi.

“Kami tidak mengejar harga, yang penting spesifikasinya sesuai kebutuhan. Kalau tidak sesuai, kami tidak akan terima,” tegasnya.

Mahdi menjelaskan, pengadaan iPad tersebut telah melalui proses penghitungan anggaran yang mencakup harga unit sekitar Rp15–17 juta, termasuk pajak dan biaya lainnya. 

"Estimasi total mencapai hampir Rp1 miliar, dan proyek pengadaan iPad dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur," jelasnya.

Selain itu, Mahdi menyebutkan, banyak pihak yang menyarankan dana Rp 1 miliar tersebut bisa dialihkan untuk pembangunan fisik seperti infrastruktur di Bandung Barat. 

“Semua penganggaran sudah diawasi. Intinya untuk Infrastruktur sudah memiliki alokasinya sendiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Jadi tidak bisa dialihkan sesuka hati,” kata Mahdi. 

Mahdi menegaskan, bahwa DPRD KBB berkomitmen terhadap transparansi dan efisiensi dalam penggunaan anggaran, termasuk dalam pengadaan alat kerja digital seperti iPad.

"Kita pasti transparan terkait anggaran, dan untuk pengadaan sudah di anggarkan sebelum adanya efisiensi, dan kita tidak mau ada lagi berkas dokumen yang berceceran seperti sampah," ujarnya.