Belanja APBD-P KBB Naik Rp169 Miliar, Defisit Ditutup SILPA 2025

INILAHKORAN.ID– Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2026 kepada DPRD KBB.

Dalam rancangan tersebut, total belanja daerah meningkat dari sebelumnya Rp3,198 triliun menjadi Rp3,367 triliun, atau bertambah sekitar Rp169,068 miliar.

Kenaikan belanja tersebut menyebabkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Namun, defisit itu ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) 2025 hasil pemeriksaan BPK RI.

Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail mengatakan, dari sisi pendapatan, target APBD-P 2026 juga mengalami kenaikan dari Rp3,136 triliun menjadi Rp3,162 triliun atau bertambah Rp25,392 miliar.

“Dalam rancangan perubahan APBD ini, peningkatan PAD telah dipertimbangkan secara logis sesuai kondisi saat ini dan didukung SDM serta infrastruktur pendukung,” kata Jeje, Selasa (22/9/2026).

PAD dan Transfer Daerah Naik

Jeje menjelaskan, peningkatan pendapatan tersebut berasal dari dua sumber utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pendapatan transfer.

PAD diproyeksikan meningkat sebesar Rp13,487 miliar, terutama dari kenaikan retribusi pelayanan kesehatan pada RSUD dan Puskesmas yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Sementara pendapatan transfer meningkat sekitar Rp11,905 miliar, yang berasal dari penyesuaian dana pemerintah pusat dan bantuan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kami terus menggali potensi seluruh sumber PAD, pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan agar kemandirian keuangan daerah meningkat tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik,” ujar Jeje.

Belanja Tambahan Difokuskan untuk Program Prioritas

Menurut Jeje, tambahan belanja sekitar Rp169 miliar tidak akan digunakan untuk pengeluaran yang tidak mendesak.

Anggaran tambahan tersebut diarahkan pada sejumlah program prioritas, mulai dari pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan pembangunan infrastruktur, hingga program yang dinilai berdampak langsung terhadap pemulihan dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Tidak ada alokasi untuk pengeluaran yang tidak mendesak,” tegasnya.

Pemkab Bandung Barat memastikan penggunaan anggaran perubahan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta prioritas pembangunan yang telah disepakati bersama DPRD.

Setiap belanja akan diarahkan agar lebih efektif dan efisien serta memberikan dampak langsung terhadap masyarakat.

SILPA 2025 Tutup Defisit Rp143,676 Miliar

Di sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan dalam APBD-P 2026 meningkat cukup signifikan, dari sebelumnya Rp60 miliar menjadi Rp205,676 miliar.

Hampir seluruh tambahan penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari SILPA Tahun Anggaran 2025.

Jeje menjelaskan, selisih kurang antara pendapatan dan belanja sebesar Rp143,676 miliar ditutup melalui penerimaan pembiayaan tersebut.

“Selisih kurang antara pendapatan dan belanja sebesar Rp143,676 miliar ditutup melalui sumber ini, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan menjadi nihil,” ungkapnya.

Ia menegaskan, penggunaan SILPA tersebut merupakan bagian dari penyesuaian struktur pembiayaan dalam APBD-P 2026.

“Selisih kurang pendapatan terhadap belanja disesuaikan dengan penerimaan pembiayaan dari SILPA 2025 hasil pemeriksaan BPK RI,” ujarnya.

Jeje berharap rancangan perubahan APBD tersebut dapat menjaga kesinambungan antara perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban pemerintah daerah.

“Rancangan ini menjamin kesinambungan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban guna meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan rakyat secara nyata,” pungkasnya.***