Api Pergi Longsor Menanti

Oleh: Yuliantono

INILAH, Bandung - Musim kemarau tidak hanya meninggalkan tanah yang kering. Di sejumlah wilayah Kabupaten Bandung, panas dan api juga bisa meninggalkan persoalan yang baru terasa ketika hujan kembali mengetuk.

Vegetasi yang sebelumnya tumbuh rapat di lereng dapat hilang setelah kebakaran hutan dan lahan. Pepohonan dan rerumputan yang selama ini membantu menahan air tak lagi berada di tempatnya.

Bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung, kondisi itu menjadi salah satu yang perlu diwaspadai. Sebab, kerusakan vegetasi dapat meningkatkan risiko pergerakan tanah ketika musim hujan tiba.

Analis Kebencanaan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Bandung Ridwan Maulana menjelaskan, kawasan yang terbakar kehilangan kemampuan alami untuk menyerap air secara optimal.

"Kalau area-area yang terbakar, vegetasinya yang awalnya rimbun menjadi hilang. Ketika musim hujan datang, infiltrasinya kurang, run-off-nya tinggi, otomatis akan menimbulkan risiko longsor yang lebih tinggi," katanya di Bandung, seperti dikutip dari ANTARA, Minggu (30/8).

Persoalannya menjadi semakin penting karena Kabupaten Bandung memiliki bentang wilayah berupa perbukitan dan lereng. Sejumlah kawasan bahkan masuk dalam peta wilayah yang memiliki potensi gerakan tanah kategori menengah hingga tinggi.

Berdasarkan Peta Potensi Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Agustus 2026 yang dirilis Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), wilayah yang perlu mendapat perhatian antara lain Arjasari, Baleendah, Banjaran, Cicalengka, Cikancung, Cilengkrang, Cimaung, Cimenyan, Ibun, Ciwidey, Kertasari, Kutawaringin, Pangalengan, Paseh, Pasirjambu, dan Rancabali.

Peta tersebut bukan sekadar gambaran di atas kertas. Bagi masyarakat yang tinggal di sekitar lereng, perubahan kondisi tanah dapat menjadi tanda awal ancaman yang lebih besar.

Ridwan mengatakan pergerakan tanah merupakan bencana geologi yang dipengaruhi banyak faktor. Kondisi alam di wilayah tropis, termasuk tingkat pelapukan tanah yang tinggi, menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhinya.

"Setiap bulan PVMBG mengeluarkan peta gerakan tanah. Jadi untuk gerakan tanah sendiri sebenarnya masuk kategori bencana geologi," ujarnya.

Ancaman tersebut juga beririsan dengan potensi bencana lain. Sejumlah wilayah yang memiliki potensi gerakan tanah juga dipetakan memiliki risiko banjir bandang, yakni Arjasari, Banjaran, Ciwidey, Ibun, Kertasari, Pasirjambu, dan Rancabali.

Karena itu, kemarau tidak dipandang BPBD sebagai masa ketika masyarakat cukup bersiap menghadapi kekeringan atau kebakaran. Ada pekerjaan lain yang harus dilakukan jauh sebelum hujan kembali turun: menjaga agar lingkungan tidak kehilangan pelindung alaminya.

BPBD Kabupaten Bandung memilih memperkuat mitigasi nonstruktural. Informasi kebencanaan disampaikan kepada masyarakat melalui edaran yang diterbitkan secara rutin setiap bulan.

Informasi tersebut merangkum perkembangan dan peringatan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), PVMBG, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta dinas terkait. Harapannya, masyarakat memiliki cukup waktu untuk membaca tanda-tanda alam dan meningkatkan kewaspadaan.

"Kalau BPBD lebih ke mitigasinya yang non-struktural. Kalau yang struktural itu ada di dinas-dinas teknis, seperti PUTR, Perkimtan, dan kewilayahan," kata Ridwan.

Mitigasi juga menyentuh hal yang lebih praktis. BPBD pernah membuat dan mengevaluasi jalur evakuasi di Kecamatan Cilengkrang dan Cimenyan, dua wilayah yang memiliki potensi kerawanan bencana. 

Meluasnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jawa Barat, mendorong Gubernur Dedi Mulyadi meminta pemerintah daerah mengambil langkah tegas. Salah satunya dengan menghentikan sementara aktivitas pendakian gunung, selama musim kemarau dan fenomena El Nino masih berlangsung.

Menurut Dedi, kawasan pegunungan saat ini berada dalam kondisi rawan kebakaran. Selain faktor cuaca ekstrem yang menyebabkan vegetasi mengering, aktivitas manusia dinilai turut berpotensi memicu munculnya titik api.

Sebab itu, ia meminta kepala daerah yang memiliki kawasan pendakian populer, termasuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Cianjur, segera mengeluarkan kebijakan pembatasan aktivitas pendaki.

"Bupati Cianjur dan Bupati Bogor, serta daerah-daerah yang gunungnya digunakan untuk dilakukan apa namanya, kegiatan panjat gunung, sebaiknya ditunda dulu sementara," ujar Dedi di Kota Bandung baru-baru ini.

Dedi menilai, kebiasaan sebagian pendaki yang membawa rokok ke kawasan hutan menjadi salah satu risiko yang tidak bisa diabaikan. Dalam kondisi cuaca panas dan lahan kering, puntung rokok maupun api unggun yang tidak dipadamkan dengan sempurna dapat memicu kebakaran berskala besar.

"Karena banyak orang yang manjat gunung itu, itu bawa rokok dan bakar. Nah, sementara lah. Karena bikin bakar aja nggak terkendali jadi kebakaran. Sementara ini menurut saya tunda dulu, karena tidak semua orang disiplin ya," ucapnya.

Selain kawasan hutan, Dedi juga menyoroti potensi kebakaran di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah. Ia meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota meningkatkan kewaspadaan serta memperketat pengawasan di area TPA agar tidak menjadi sumber kebakaran baru selama musim kemarau.

"Kalau TPA kan bupati-bupatinya harus segera tanggap di lingkungan TPA-nya masing-masing. Kalau menurut saya sih, hindarkan orang bawa korek api dan rokok ke tempat TPA," katanya.

Peringatan tersebut muncul seiring meningkatnya kasus karhutla di berbagai wilayah Jawa Barat. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat hingga 24 Agustus 2026, tercatat 132 kejadian karhutla yang tersebar di 91 kecamatan dan 153 desa atau kelurahan. Total luas lahan yang terbakar mencapai 196,40 hektare.

Pranata Humas BPBD Jawa Barat, Hadi Rahmat mengungkapkan, Kabupaten Sumedang menjadi daerah dengan jumlah kejadian terbanyak sepanjang musim kemarau tahun ini.

"Hingga akhir Agustus ini, tercatat ada 132 kejadian karhutla di Jawa Barat. Kabupaten Sumedang menjadi daerah dengan insiden terbanyak yakni 20 kejadian yang membakar 21,68 hektare lahan di 11 kecamatan dan 21 desa," ujar Hadi.

Sementara itu, kerusakan lahan terluas terjadi di Kabupaten Sukabumi. Besarnya area terdampak menunjukkan tingginya ancaman karhutla di wilayah selatan Jawa Barat yang tengah dilanda kekeringan.

"Untuk dampak kerusakan lahan terluas terjadi di Kabupaten Sukabumi. Dari 12 kejadian yang tersebar di 11 kecamatan dan 15 desa, total area yang terbakar mencapai 49,20 hektare," katanya.

BPBD juga mencatat Kabupaten Majalengka mengalami 15 kejadian dengan luas lahan terbakar 25,91 hektare. Disusul Kabupaten Kuningan dengan 10 kejadian yang menghanguskan 23,80 hektare lahan dan Kabupaten Cirebon sebanyak delapan kejadian dengan luas terdampak 20,73 hektare.

"Disusul Kabupaten Kuningan sebanyak 10 kejadian seluas 23,80 hektare, serta Kabupaten Cirebon dengan 8 kejadian seluas 20,73 hektare," ungkapnya.

Karhutla juga terjadi di Kabupaten Bandung, Subang, dan Purwakarta. Bahkan, perambatan api mulai terdeteksi di sejumlah kawasan perkotaan, meski dalam skala yang lebih kecil.

"Tak hanya kabupaten, pergerakan api turut merembet ke kawasan perkotaan seperti Kota Sukabumi, Kota Bandung, dan Kota Depok meski dalam skala yang lebih kecil," jelas Hadi.

Di tengah meningkatnya ancaman karhutla, Dinas Kehutanan Jawa Barat memperkuat upaya pencegahan melalui patroli rutin, pemantauan kawasan rawan, edukasi masyarakat, serta koordinasi lintas instansi.

"Kami bersama berbagai pihak terus mengintensifkan patroli berkala di wilayah rawan, memantau kondisi tutupan hutan, menggalakkan sosialisasi edukatif, serta memperkuat koordinasi lintas sektor demi meminimalkan risiko karhutla," ujar Kepala Dinas Kehutanan Jawa Barat, Dodit Ardian Pancapana. (gin)