Asep Dedi Soroti Ketimpangan Kesejahteraan Operator Sekolah di Dapil 5 KBB

INILAHKORAN.ID – Kondisi kesejahteraan yang timpang serta minimnya perhatian pemerintah daerah terhadap nasib operator sekolah, di wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) 5 Kabupaten Bandung Barat (KBB) tengah menjadi perhatian Wakil Ketua DPRD KBB, Asep Dedi.

Di hadapan puluhan operator sekolah yang mewakili Kecamatan Gunung Halu, Sindangkerta, Rongga, dan sekitarnya, politisi PKB KBB itu melontarkan kritik tajam sekaligus menuntut perubahan kebijakan yang lebih adil.
 
"operator sekolah itu jantung administrasi pendidikan. Tanpa peran mereka, pengelolaan data siswa, data guru, hingga pelaporan dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) akan kacau balau," kata Asep dalam kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P3D) di Desa Sirnajaya, Rabu (20/5/2026).

Namun, kenyataannya, kelompok strategis ini justru paling jarang diperhitungkan dan kurang mendapatkan perhatian dalam kebijakan daerah.
 
Kang Asded menyebut, adanya disparitas yang mencolok dalam sistem kepegawaian dan pendapatan. Menurutnya, status kepegawaian para operator sangat beragam, mulai dari Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu maupun paruh waktu, hingga tenaga honorer. 

Padahal, beban kerja yang mereka emban hampir sama besarnya. Bahkan, tenaga honorer kerap bekerja lebih keras demi mempertahankan posisinya.
 
"Dari sisi pendapatan mereka sangat timpang, tapi beban tanggung jawabnya setara. Ini bukan sekadar soal keadilan sosial, melainkan menyangkut keberlangsungan sistem pendidikan kita secara keseluruhan," ungkapnya.

Tak cuma itu, Asep menilai, ketiadaan alokasi anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi operator sekolah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) KBB Tahun 2026. 

Ia menuturkan anggaran miliaran rupiah sudah disiapkan pemerintah daerah untuk peningkatan kapasitas tenaga pendidik, namun tidak ada satu pun pos yang dialokasikan secara eksplisit bagi operator.
 
"Saya telusuri rincian APBD 2026, alokasi miliaran rupiah untuk pengembangan tenaga pendidik itu besar sekali. Namun kekhawatiran saya, dana itu hanya habis untuk pelatihan guru atau kepala sekolah. Di mana posisi operator? Mereka juga butuh pelatihan teknis, pendampingan, dan peningkatan keahlian. Minimal setahun dua kali harus ada fasilitasi, baik dari Pemprov Jawa Barat maupun Pemda KBB," imbuhnya.
 
Kang Asded mendesak agar mulai tahun anggaran 2027, pemerintah daerah segera membuka pos anggaran khusus pembinaan operator sekolah. 

Menurutnya, pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan adalah kunci utama untuk mengangkat nilai dan profesionalisme mereka.
 
"Jangan biarkan mereka hanya dianggap 'tukang klik' data tanpa pengakuan layak. Berikan pelatihan, berikan insentif, dan perbaiki kesejahteraan mereka. Jika kesejahteraan guru adalah prioritas, maka nasib operator pun harus diperlakukan sama. Ingat, jika jantung administrasi ini berhenti berdetak, maka seluruh sistem pengelolaan sekolah pasti akan lumpuh," pungkas Asep.