Atasi Kelangkaan Gas Melon, Dewan Minta Pemerintah Ambil Langkah
Menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon yang terjadi di Kota Bogor dan sekitarnya, anggota DPRD Kota Bogor Rozi Putra mendesak pemerintah daerah dan Pertamina segera mengambil langkah konkret guna memastikan ketersediaan dan distribusi yang tepat sasaran.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bogor - Menyikapi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram atau gas melon yang terjadi di Kota Bogor dan sekitarnya, anggota DPRD Kota Bogor Rozi Putra mendesak pemerintah daerah dan Pertamina segera mengambil langkah konkret guna memastikan ketersediaan dan distribusi yang tepat sasaran.
"Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait sulitnya mendapatkan gas elpiji 3 kilogram. Antrean panjang di pangkalan, serta tidak adanya stok di pengecer, menandakan adanya masalah dalam mekanisme distribusi yang harus segera dibenahi," ungkap Rozi dalam keterangan tertulis pada Selasa 4 Februari 2025.
Rozi memaparkan, kebijakan terbaru yang membatasi penjualan gas subsidi hanya di pangkalan resmi harus dibarengi dengan kesiapan infrastruktur distribusi yang matang agar masyarakat tidak kesulitan.
"Transisi ini harus dilakukan dengan cermat. Jangan sampai aturan baru justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan," paparnya.
Rozi mendorong beberapa langkah strategis, pertama audit distribusi dan monitoring stok, pemerintah daerah bersama Pertamina harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap distribusi elpiji 3 kilogram untuk memastikan tidak ada permainan di tingkat agen dan pangkalan. Kedua penguatan pengawasan di Lapangan
Pemkot Bogor perlu membentuk tim khusus untuk mengawasi penyaluran gas subsidi dan memastikan harga tetap sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Ketiga peningkatan kuota dan pasokan tambahan. Jika kelangkaan terus berlanjut, perlu ada langkah cepat berupa tambahan kuota bagi wilayah-wilayah yang terdampak agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Keempat, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat karena perlu mempercepat sosialisasi mengenai mekanisme pembelian gas subsidi di pangkalan, termasuk syarat penggunaan KTP, agar tidak terjadi kebingungan di lapangan," bebernya.
"pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dalam situasi seperti ini. Kita tidak boleh membiarkan rakyat kebingungan, apalagi sampai beralih ke kayu bakar karena kesulitan mendapatkan gas elpiji. Ini masalah yang harus diselesaikan dengan cepat dan tepat," tambah Rozi.
Sebagai wakil rakyat, Rozi berkomitmen untuk terus mengawal persoalan ini hingga tuntas dan memastikan bahwa hak masyarakat atas kebutuhan pokok, termasuk energi, tetap terjamin.
Editor : Ahmad Sayuti

