INILAHKORAN, Cimahi - Pemerintah pusat mendistribusikan sebanyak 2.2880 liter minyak goreng kemasan bersubsidi ke sejumlah pasar tradisional yang ada di
kota cimahi.
Dipasoknya ribuan liter minyak goreng bersubsidi yang dengan merk
minyakita tersebut menyusul adanya
kelangkaan yang membuat masyarakat meradang.
Kepala Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian (Disdagkoperin)
kota cimahi Dadan Darmawan mengatakan, minyak goreng bersubsidi ini dipasok langsung dari pemerintah pusat dan bakal langsung disalurkan kepada para pedagang.
Menurutnya, dengan adanya pasokan
minyakita tersebut diharapkan bisa menstabilkan harga di pasaran.
"
kota cimahi sendiri mendapat alokasi sebanyak 240 pack
minyakita atau setara dengan 2.880 liter," kata Dadan.
"
minyakita ini bakal langsung kita salurkan kepada para pedagang untuk kembali dijual ke masyarakat," sambungnya.
Ia menyebut, kuota
minyakita yang didapat itu akan disuplai kepada 20 orang pedagang di Pasar Atas Baru,
kota cimahi. Namun, pihaknya meminta dengan tegas kepada para pedagang agar tidak menjual
minyakita melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET).
"Kuota saat ini baru untuk pedagang di Pasar Atas Baru dan pedagang yang menerima ada perjanjian, yakni dilarang menjual
minyakita di atas HET, yakni Rp 14.000 per liter," sebutnya.
"Mereka juga sudah diberi margin harga, sehingga masih ada untung," ucapnya.
Sebelum adanya pasokan minyak goreng bersubsidi dari pemerintah pusat, lanjut dia, sempat terjadi adanya peningkatan harga jual
minyakita.
Ia menilai, kondisi tersebut dipengaruhi langkanya minyak goreng bersubsidi yang diluncurkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tersebut.
"Sebelum ada pasokan dari pusat, memang ada temuan
minyakita yang dijual di atas HET," ucapnya.
"Mudah-mudahan dengan adanya pasokan
minyakita ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, sekaligus meredam penjualan
minyakita di atas HET," sambungnya.
"Kita berharap ada kiriman lagi dan kami sudah data kebutuhan yang diajukan tiap pasar. Tapi, kali ini kita baru dapat segitu dikarenakan kuota telah ditetapkan oleh pemerintah pusat," pungkasnya.*** (agus satia negara)