Bandung Barat Rawan Bencana, 174 Kejadian Sepanjang Januari-April 2026

INILAHKORAN.ID – Kabupaten Bandung Barat (KBB) tercatat sebagai wilayah dengan risiko bencana tinggi, dengan setidaknya 8 jenis potensi ancaman yang mengintai, di mana longsor menjadi kejadian yang paling sering terjadi. 

Kondisi ini kian terasa seiring curah hujan yang terus turun dalam durasi panjang, memicu rentetan peristiwa bencana sepanjang Januari-April 2026.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bandung Barat (KBB), Asep Sehabudin mengungkapkan, berdasarkan data resmi yang tercatat sepanjang Januari hingga April 2026, tercatat sebanyak 174 kejadian bencana yang melanda wilayah ini. 

"Dampaknya cukup luas, sebanyak 336 unit rumah mengalami kerusakan, 85 jiwa terdampak langsung, 18 fasilitas umum dan sosial rusak berat, serta sebanyak 1.855 jiwa terkena dampak, 818 jiwa terancam keselamatannya, dan 94 orang sempat terendam banjir," kata Asep, Selasa (5/5/2026).

Kendati angka kejadian tinggi, Asep mengklaim pasca peristiwa bencana longsor di Desa Pasirlangu, tidak lagi ditemukan laporan korban jiwa berkat penanganan cepat dan sigap yang dilakukan tim gabungan.

"Sepanjang April hingga Mei saja, puluhan peristiwa tercatat terjadi, mulai dari longsor, pergerakan tanah, hingga banjir," ujarnya.

Asep menyebut, wilayah selatan menjadi zona paling rawan dan paling sering terdampak, mengingat curah hujan di sana cenderung lebih tinggi dibanding wilayah lain. 

"Beberapa titik yang baru saja mengalami kejadian di antaranya Gunung Halu, Rongga, Cipongkor hingga wilayah Cisokan, meski kejadian di Cisokan berada di lingkup aset pengelolaan PLTA," sebutnya.

Menanggapi tingginya risiko bencana ini, status Siaga Tanggap Darurat yang awalnya berlaku hingga 30 April kini resmi diperpanjang sampai 30 Mei 2026. Menurutnya, hal ini diambil untuk mengantisipasi kemungkinan kejadian susulan akibat cuaca yang belum sepenuhnya stabil. 

Kendati beban penanganan berat, pihaknya memastikan ketersediaan logistik masih aman dan cukup mencukupi hingga bulan September atau Oktober mendatang.

"Salah satu kejadian terbaru yang menjadi sorotan adalah ambruknya jembatan penghubung antar dua kecamatan dan dua desa strategis," ucapnya.

Namun, berkat respons cepat dari Komisi III DPRD serta Dinas PUPR, penanganan segera dilakukan dengan perencanaan matang. Asep menyebut, untuk target penyelesaian diperkirakan rampung sepenuhnya pada rentang waktu Mei hingga Juni mendatang. 

"Dengan begitu akses ekonomi dan aktivitas warga kembali normal," katanya.

Sementara terkait anggaran penanganan bencana, Asep mengaku alokasi anggaran tersedia namun dalam jumlah terbatas, belum cukup untuk menutup seluruh kebutuhan besar yang ada. 

"Oleh karena itu, kami berharap dukungan dan respons cepat dari Komisi III DPRD setiap kali ada laporan masuk," ujarnya.

Kendati demikian, Asep mengakui Komisi III pun telah menyampaikan rekomendasi kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekretaris Daerah, Bupati, dan Wakil Bupati agar lebih proaktif dan responsif dalam menyelesaikan masalah kebencanaan di wilayah ini.

“Kami mengimbau masyarakat, jangan lapor ke sana-sini. Cukup lapor langsung ke Dinas PUPR atau ke BPBD, dan jika butuh dukungan lebih kuat, silakan lapor ke Komisi III DPRD. Kami semua ada dan siap bekerja untuk warga,” tandasnya. ***