Bandung Digital Safety Forum 2026, Jurnalis Dorong Pencegahan Kejahatan Berbasis AI

INILAHKORAN.ID - pers didorong mengambil peran aktif dalam mengantisipasi kejahatan digital berbasis kecerdasan buatan, atau artificial intelligence (AI). 

Selain menyampaikan informasi, jurnalis memiliki tanggung jawab mengedukasi masyarakat, memverifikasi kabar dan membantu membangun ruang digital yang aman di tengah pesatnya perkembangan teknologi.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Barat, Tantan Sulthon Bukhawan mengatakan, kejahatan digital kini semakin kompleks karena pelaku dapat memanfaatkan AI untuk meniru wajah dan suara seseorang. 

Teknologi yang semakin canggih, membuat manipulasi digital sulit dikenali sehingga masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan saat menerima informasi maupun berkomunikasi melalui platform digital.

“Kalau dulu kejahatan bisa dilihat dengan kasat mata, sekarang lebih modern. Ada social engineering yang bisa memanfaatkan AI. Suara orang bahkan sampai wajah pun bisa diserupai, sehingga tidak sedikit masyarakat yang tertipu,” kata Tantan dalam Bandung Digital Safety Forum 2026 di Pendopo Kota Bandung, Kamis (29/10/2026).

Menurutnya, ancaman kejahatan digital tidak hanya menyasar masyarakat umum. Jurnalis, penyelenggara pemerintahan hingga ahli teknologi informasi juga berpotensi menjadi korban. Kondisi itu menunjukkan pemahaman teknologi dan kemampuan menggunakan perangkat digital, belum sepenuhnya menjamin seseorang terbebas dari ancaman penipuan.

Maraknya kasus kejahatan digital, menjadi salah satu alasan insan pers perlu terlibat lebih jauh dalam upaya pencegahan. Tantan menilai, tugas jurnalis tidak cukup berhenti pada penyampaian informasi setelah sebuah kejahatan terjadi. Namun juga mencakup upaya meningkatkan kesadaran masyarakat, agar mampu mengenali risiko sejak awal.

“Pers hari ini tidak hanya sekadar memberitakan pascakejahatan terjadi, tetapi kita harus mengambil posisi dalam mengantisipasinya. Salah satu tugas pers selain menginformasikan adalah mengedukasi masyarakat,” ucapnya.

Dia menegaskan, upaya membangun keamanan digital tidak dapat dibebankan kepada insan pers semata. Dibutuhkan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor teknologi dan industri keuangan agar edukasi mengenai ancaman digital dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

Menurut dia, perkembangan teknologi berlangsung sangat cepat bahkan terkadang melampaui kemampuan masyarakat dalam memahami risiko penggunaannya. Karena itu, kolaborasi lintas sektor diperlukan agar masyarakat tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi. Tetapi juga memahami cara melindungi diri, dari penyalahgunaan layanan digital.

Tantangan lain, muncul ketika masyarakat mulai mengandalkan kecerdasan buatan sebagai sumber informasi. Tantan mengingatkan, data yang menjadi bahan pembelajaran AI termasuk informasi dari produk jurnalistik perlu dijaga kualitas dan akurasinya. Pers memiliki tanggung jawab memastikan informasi yang dipublikasikan, telah melalui proses pemeriksaan sehingga tidak ikut memperluas penyebaran kabar keliru.

“Karenanya kami punya kewajiban untuk memverifikasi, meluruskan informasi-informasi hoaks karena dengan perkembangan digital ini tidak sedikit yang disalahgunakan. Informasi hoaks bertebaran di mana-mana, informasi post truth juga bertebaran di mana-mana,” ujar dia.

Fenomena post truth, juga menjadi perhatian karena informasi yang berulang kali disebarkan dapat dianggap benar oleh masyarakat meskipun belum didukung fakta yang memadai. Situasi itu berpotensi memperbesar pengaruh kabar bohong, dan membuat masyarakat kesulitan membedakan informasi yang telah terverifikasi dengan konten yang sengaja dimanipulasi.

Dia menilai, pers perlu menjaga kepercayaan publik melalui pemberitaan yang akurat, terkonfirmasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tengah derasnya arus informasi digital, produk jurnalistik yang melalui proses verifikasi diharapkan menjadi salah satu rujukan masyarakat dalam memeriksa kebenaran suatu kabar.

“Saya khawatir fenomena ini terus terjadi, sehingga masyarakat bisa tergiring dengan informasi-informasi hoaks. Saya menganggap pers, menjadi benteng terakhir bagaimana kita menangkal hoaks,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Jurnalis Hukum Bandung (JHB) Suyono Widik menjelaskan Bandung Digital Safety Forum 2026 berangkat dari banyaknya kasus kejahatan yang memanfaatkan aplikasi AI. 
Berdasarkan temuan dan kasus yang terungkap, Kota Bandung menjadi salah satu wilayah yang mendorong pihaknya bersama rekan-rekan jurnalis membahas langkah konkret menghadapi ancaman kejahatan digital.

Dia mengatakan, diskusi mengenai maraknya kasus itu kemudian melahirkan gagasan penyelenggaraan forum keamanan digital. Para jurnalis merasa perlu mengambil langkah lebih jauh melalui kegiatan edukasi, yang mempertemukan berbagai pihak untuk membahas risiko penyalahgunaan teknologi sekaligus mencari upaya pencegahannya.

“Tujuannya adalah untuk menciptakan ekosistem digital yang aman di Kota Bandung sehingga masyarakat dapat menggunakan layanan digital terutama teknologi AI dengan rasa aman,” kata Suyono Widik.

Dia menjelaskan, kejahatan berbasis AI tidak hanya berkaitan dengan penipuan yang menyebabkan kerugian finansial. Kemampuan teknologi dalam memadukan atau meniru wajah dan suara seseorang, juga berpotensi menimbulkan persoalan sosial apabila hasil manipulasi dipercaya sebagai sesuatu yang asli.

Suyono mencontohkan, seseorang yang belum memahami kemampuan AI dapat keliru menafsirkan rekaman suara atau gambar yang telah dimanipulasi. Kesalahpahaman semacam itu, bahkan berpotensi memicu pertengkaran dalam rumah tangga hingga berujung pada keretakan hubungan. Karena itu, masyarakat perlu memahami konten audio dan visual yang tampak meyakinkan belum tentu mencerminkan kejadian sebenarnya.

“Perlu dipahami, kejahatan berbasis AI tidak hanya soal penipuan yang merugikan keuangan. Kecanggihan AI saat ini, bahkan dapat menyatukan wajah atau suara seseorang dengan orang lain sehingga hasilnya terlihat dan terdengar sangat asli,” ucapnya.

Melalui Bandung Digital Safety Forum 2026, penyelenggara menghadirkan pembicara yang dinilai memiliki kompetensi dalam membahas keamanan digital dan langkah pencegahannya. Forum mengusung tema “Ruang Digital Aman di Era AI Mitigasi Risiko, Perlindungan dan Transaksi Digital dan Penguatan Kepercayaan Publik” dengan harapan masyarakat memperoleh pemahaman lebih baik mengenai ancaman yang berkembang.

Dia menyebut, kegiatan itu terlaksana berkat kerja sama dan dukungan berbagai pihak antara lain PWI, Bupati Sumedang, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Nesar, LinkAja, Telkom, serta dukungan Wali Kota Bandung. Kolaborasi itu, diharapkan dapat berlanjut sehingga edukasi keamanan digital tidak berhenti pada satu kegiatan.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan forum yang digagas PWI Jawa Barat dan JHB. 

Forum keamanan digital menjadi kesempatan bagi berbagai pihak untuk memperkuat kesadaran bersama dalam menjaga ruang digital, termasuk dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan.

Dia mengungkapkan, semula dirinya berniat hadir langsung di Pendopo Kota Bandung untuk menyatakan dukungan terhadap upaya menjaga keamanan ruang digital. Namun, agenda menghadiri kegiatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Serang, Banten, membuatnya tidak dapat mengikuti kegiatan secara langsung.

“Saya berharap, rangkaian kegiatan ini dapat tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Sukses untuk penyelenggaraan Bandung Digital Safety Forum 2026,” kata Farhan.

Melalui forum itu, pers diharapkannya dapat memperkuat perannya sebagai penyedia informasi yang terverifikasi sekaligus mitra edukasi masyarakat. Peningkatan literasi digital, kewaspadaan terhadap manipulasi AI dan kerja sama lintas sektor menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik dan mengantisipasi kejahatan di ruang digital.