Bandung Krisis Sampah, Pemkot Dipaksa Urus Mandiri Usai TPA Sarimukti Over Capacity

INILAHKORAN, Bandung - Pemkot kini harus bergerak cepat mengatasi Bandung krisis sampah setelah permintaan tambahan ritase ke TPA Sarimukti ditolak Pemprov Jabar.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, guna menghadapi Bandung krisis sampah lantaran TPA Sarimukti over capacity, pengolahan mandiri di dalam kota jadi satu-satunya pilihan.

Farhan mengatakan, pengajuan penambahan ritase sudah dilakukan ke Pemprov Jabar. Namun TPA Sarimukti sudah tidak mampu lagi menampung sampah tambahan. Ujungnya, Bandung krisis sampah  tak terelakan.

"Sudah kami ajukan, tapi ditolak karena memang sudah penuh sekali," kata Farhan, Rabu 15 Oktober 2025.

Dengan kondisi itu, Pemkot Bandung tidak bisa lagi bergantung pada TPA Sarimukti. Fokus utama saat ini adalah memperkuat sistem pengolahan sampah di dalam kota.

"Tidak ada cara lain selain pengolahan. Fokus kami sekarang adalah bagaimana mengolah sampah agar tidak menumpuk," ucapnya.

Pembatasan jumlah sampah yang bisa dibuang ke TPA Sarimukti sudah berlaku sejak 1 September 2025. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Sekda Provinsi Jawa Barat Nomor 6174/PBLS.04/DLH.

Sedangan, Wakil Wali Kota Bandung Erwin menjelaskan, Kota Bandung sebelumnya bisa membuang sekitar 1.200 ton sampah per hari. Namun kini hanya diizinkan 981 ton.

"Ini pengurangan sekitar 220 ton per hari. Kendala besar pertama bagi kami," kata Erwin.

Menurutnya, masalah makin pelik karena TPA Sarimukti tidak beroperasi setiap Minggu. Akibatnya, sekitar 520 ton sampah per minggu menumpuk. Dalam sebulan, potensi akumulasi sampah bisa menembus lebih dari 10 ribu ton.

Sementara itu, kapasitas pengolahan sampah di dalam Kota Bandung sendiri masih jauh dari ideal. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup (DLH), fasilitas yang ada saat ini baru mampu mengolah sekitar 160 ton sampah per hari.

Dengan sisa 360 ton sampah per hari yang belum tertangani, ancaman penumpukan semakin nyata.

"Ini jelas menjadi tantangan serius. Karena itu, kami terus memperkuat fasilitas pengolahan dan insinerator di berbagai titik," ucapnya.

Pihaknya menyadari upaya pemerintah saja tidak cukup. Karena itu, masyarakat diminta berperan aktif mengurangi sampah dari sumbernya melalui program kawasan bebas sampah (KBS) di tingkat RW.

"Kalau setiap lingkungan bisa mengurangi sampah dari sumbernya, beban kota akan jauh lebih ringan," ujar dia.

Di sisi lain, peluang kerja sama dengan pihak swasta juga mulai dibuka. Investasi teknologi pengolahan dan pemanfaatan energi dari sampah menjadi salah satu fokus ke depan.

"Tanpa dukungan banyak pihak, mustahil masalah ini bisa diatasi," terangnya.

Meski krisis sampah sudah berlangsung lebih dari sebulan, Erwin mengklaim situasi masih bisa dikendalikan. Beberapa lokasi memang sempat mengalami penumpukan, tapi belum sampai menimbulkan dampak besar.

"Alhamdulillah sampai sekarang Kota Bandung masih bisa terjaga. Petugas di lapangan bekerja luar biasa, dibantu komunitas dan relawan," tandas dia.