Tiga Tahun Aa Umbara-Hengky Pimpin KBB, Buruh Sebut Banyak Janji Belum Ditepati
Tepat pada 20 September 2021, menjadi momentum tiga tahun kepemimpinan Aa Umbara-Hengky Kurniawan. Banyak janji belum terealisasi.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
Berbagai janji politik selama masa Pilkada tahun 2018 silam digaungkan untuk meraup suara terbanyak, termasuk bagi kalangan buruh, antara lain perumahan murah bagi buruh dan akomodasi bagi karyawan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dan sekretariat bagi serikat kerja.
Kendati demikian, selama tiga tahun di bawah kemudi Aa Umbara-Hengky, masih banyak janji politiknya yang belum terealisasi.
Salah satunya Sudir (50) salah seorang buruh yang bekerja di perusahaan farmasi di Bandung Barat. Ia mengatakan, hingga saat ini ada beberapa perusahaan yang bermasalah, namun belum dapat diselesaikan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bandung Baraat.
Ia menilai, kontribusi Disnaker Bandung Barat untuk kesejahteraan dan kepentingan buruh selama ini belum maksimal.
"Termasuk untuk masalah UMK. Kalau dari buruhnya sendiri tidak ada pergerakan dari pemerintahnya pun tidak ada inisiatif untuk mensejahterakan buruh," katanya belum lama ini.
"Itulah kondisi sebenarnya di Bandung Barat," tambahnya.
Selain itu, lanjut dia, untuk bidang kesehatan di Bandung Barat meski menggunakan BPJS Kesehatan, namun pada kenyataannya bergantung pada fasilitas kesehatan (faskes) yang didapat oleh masyarakatnya.
"Jadi ada yang gampang, susah dan ribet. Semua tergantung faskesnya. Termasuk juga pilihan rumah sakitnya," ujarnya.
Sementara untuk masalah sosial, ia mengaku, sejauh ini jika para buruh masih bekerja tidak mendapat bantuan sosial (bansos). Bahkan, bantuan dari Menteri Sosial (Mensos) hanya untuk yang betul-betul membutuhkan.
"Untuk buruh sendiri meski sudah tidak bekerja kadang-kadang gak dapat," ucapnya.
Ia menilai, selama tiga tahun kepemimpinan Aa Umbara-Hengky ini belum ada perubahan yang signifikan.
"Tetap stagnan, tiap tahun kalau mendekati akhir tahun buruh tidak melakukan pergerakan, UMK itu tidak ada perubahan atau kenaikan," ujarnya.
Sementara itu, pengurus Serikat Pekerja Bandung Barat, Dede Rahmat mengatakan, pihaknya masih belum merasakan perubahan signifikan sejak Bandung Barat dipimpin pasangan Aa Umbara-Hengky Kurniawan.
Padahal, serikat buruh KBB memiliki kontrak politik dengan pasangan Aa Umbara dan Hengky Kurniawan (AKUR) saat masa mereka kampanye tiga tahun silam.
"Kontrak politik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak (pasangan AKUR dan Serikat Pekerja) itu, satu pun belum ada yang terealisasi. Buruh sudah jelas ada kekecewaan," katanya.
Ia mengungkapkan, beberapa kontrak politik tersebut yakni, menyediakan rumah murah bagi para buruh, mengadakan bus antar jemput gratis untuk buruh, menyediakan kantor serikat pekerja.
Lalu, sambung dia, ada juga janji untuk selalu hadir dalam rapat LKS tripartit, meningkatkan anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).
"Nah itu semua belum ada yang terealisasi satupun sampai saat ini. Dari awal kepemimpinan KBB AKUR ini," tegasnya.
Disinggung soal akses kesehatan dan pendidikan untuk anak buruh, Dede menegaskan bahwa semenjak pasangan AKUR tersebut menjabat belum ada sama sekali akses tersebut.
"Belum ada. Jangankan untuk kedua aklses tersebut, saat ini buruh itu diwajibkan untuk vaksinasi Covid-19. Tapi para pengusaha tidak banyak yang memfasilitasi," tandasnya. (agus satia negara) ***
Editor : inilahkoran


