Khawatir Muncul Kluster COVID-19 dari Objek Wisata, Disparbud KBB Bakal Lakukan Ini
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama tim Satgas COVID-19 terkait libur Nataru
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN-Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Bandung Barat (KBB) bersama tim Satgas COVID-19 dan pihak terkait lainnya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke hotel, penginapan, dan tempat wisata saat libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Hal itu dilakukan lantaran Pemda KBb tidak mau kecolongan munculnya klaster COVID-19 dari objek wisata.
"Nanti bersama tim Satgas COVID-19 kami akan berkeliling ke hotel, penginapan, dan tempat wisata, sidak untuk melakukan pengawasan prokes," kata Kepala Disparbud KBB, Heri Partomo, Rabu 22 Desember 2021.
Menurutnya, hal tersebut dilakukan guna memastikan aturan protokol kesehatan dan carrying capacity dipatuhi manajemen hotel, penginapan, dan tempat wisata.
Pasalnya, diprediksi okupansi hotel bakal mengalami peningkatan saat Nataru.
Ia menilai, dengan dibukanya objek wisata saat libur Nataru pastinya bakal berpengaruh terhadap okupansi hotel yang diprediksi bakal mengalami kenaikan sekitar 50 persen.
Baca Juga: Ngefans ke Anang Hermansyah, Peserta X Factor Indonesia Ini Miliki Suara Kualitas Internasional
Kendati demikian, kata dia, disatu sisi pihaknya khawatir akan adanya pelanggaran prokes yang bisa berimbas kepada munculnya kasus COVID-19.
"Aturannya sesuai dari pemerintah pusat, karena KBB ada di PPKM Level 2 maka carryng capacity pengunjung diperbolehkan 50 persen," sebutnya.
Ia menuturkan, jika mengacu pada Inmendagri, hotel dan tempat wisata harus tetap menerapkan aplikasi PeduliLindungi dan menjaga carrying capacity untuk menghindari munculnya kerumunan.
Baca Juga: Kemenparekraf: APBN 2022 Alokasikan Rp13,8 Triliun Dukung Kebangkitan Industri Pariwisata Tanah Air
Ia menyebut, hal itu sudah disosialisasikan kepada PHRI dan para pengelola wisata agar aturan benar-benar dipatuhi demi menghindari adanya gelombang ketiga.
"Kalau ada yang melanggar, tim Satgas COVID-19 akan memberikan sanksi. Mulai dari sanksi teguran hingga administrasi jika masih membandel," tukasnya. (agus satia negara) ***
Editor : inilahkoran
