Masalah Minyak Goreng Belum Selesai Gas Elpiji Ikut Naik, Ini Kata Komisi III DPRD Jabar
Permasalahan minyak goreng belum selesai kini ditambah naiknya harga gas elpiji dan komisi III DPRD Jabar pun minta semua diantisipasi
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Ngamprah - Isu terkait dengan naiknya harga gas elpiji non subsidi yang dimulai sejak 27 Februari 2022 dikeluhkan sebagian besar masyarakat.
Bahkan, kenaikan tersebut mulai dirasakan pada awal bulan Maret ini, terutama bagi masyarakat yang sehari-hari menggunakan gas elpiji tersebut.
Menyikapi hal itu, Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Aef Nurdin mengaku, kenaikan gas elpiji tersebut memang terjadi sejak kemarin.
Menurutnya, pemerintah juga mungkin sudah melakukan analisa kenaikan gas elpiji tersebut seperti apa, namun hal ini memang harus diantisipasi.
Baca Juga: Polisi Pastikan Jasad Wanita Bertato di Arcamanik Korban Pembunuhan
"Terlebih sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan," katanya usai kunjungan ke Kabupaten Bandung Barat (KBB).
Sementara, lanjut dia, tingkat konsumsi atau penggunaan gas elpiji saat ini terus meningkat. Sehingga, jangan sampai terjadi seperti kelangkaan minyak.
"Ini harus segera diantisipasi, masalah minyak juga belum selesai. Sekarang malah mau ditambah lagi ada kenaikan harga gas," ujarnya.
Selain itu, sambung dia, pengaruh dari adanya konflik di luar sana juga harus turut menjadi perhatian lantaran bakal berdampak pula terhadap perekonomian di Indonesia.
"Ini harus diantisipasi terkait dengan kenaikan kebutuhan pokok termasuk gas dan minyak," ujarnya.
Baca Juga: 80 WNI Berhasil Dipulangkan Dari Ukraina Ke Tanah Air
Disinggung soal kenaikan gas elpiji di KBB, ia menyebut di Bandung Barat pun sudah ada kenaikan untuk yang gas elpiji yang 12 kilogram.
Dilansir dari laman resmi Pertamina, berikut daftar harga jual LPG nonsubsidi di tingkat agen, untuk di Jawa Barat, harga jual Bright Gas 5,5 kg Rp 88.000 dan Bright Gas 12 kg/elpiji 12 kg Rp 187.000.
"Ini harus diantisipasi oleh pemerintah dan jangan sampai langka atau naik karena bisa jadi masalah nanti dan terpenting pola distribusi jangan sampai terganggu," pungkasnya. ***(agus satia negara).
Editor : inilahkoran


