Bantuan untuk Swasta: Langkah Baru Pendidikan Maju

Oleh : Yuliantono

Akses menuju pendidikan menengah masih menjadi tantangan yang harus dijawab bagi ribuan pelajar di Jawa Barat. Tak hanya soal ketersediaan ruang kelas, tetapi juga kemampuan keluarga dalam memenuhi biaya awal sekolah hingga memastikan fasilitas belajar tetap layak.

Persoalan itu kini menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan sektor pendidikan akan menjadi salah satu prioritas utama dalam penyusunan kebijakan dan anggaran tahun 2027.

Fokus tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan menengah sekaligus memperkuat dukungan pembiayaan bagi sekolah swasta yang ikut menjadi bagian dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Menurut Dedi, tanggung jawab pemerintah provinsi tidak hanya berhenti pada SMA dan SMK negeri. Pendidikan madrasah aliyah yang berada di bawah Kementerian Agama juga menjadi bagian dari layanan pendidikan menengah yang harus diperhatikan.

“Yang akan menjadi fokus kita ke depan adalah pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang menyangkut kewajiban pemerintah provinsi. Kewajiban pemerintah provinsi adalah kewajiban pada pendidikan menengah atas SMA, SMK, bahkan sebagian yang dikelola Kementerian Agama yaitu madrasah aliyah,” ujar Dedi.

Dia menegaskan, arah kebijakan pendidikan Jawa Barat ke depan tidak lagi hanya berpusat pada sekolah negeri. Sekolah swasta yang mengikuti program SSK juga akan mendapatkan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

Langkah itu dilakukan untuk memastikan siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terbebani biaya masuk yang berat.

Dedi menyebut, pada tahap awal Pemprov Jabar telah menyelesaikan bantuan uang pembangunan bagi 3.000 siswa peserta program SSK. Ke depan, jumlah penerima manfaat akan diperluas sebagai bagian dari program prioritas 2027.

“Maka sekarang disampaikan kepada pimpinan Komisi Pendidikan (Komisi V DPRD Jabar), untuk tahap pertama uang pembangunannya sebanyak 3.000 orang sudah kita lunasi. Dan ini akan menjadi program prioritas untuk 2027 jumlahnya akan semakin besar,” katanya. (gin)