Bappeda Kawal Arah Pembangunan: Data Akurat Kebijakan Tepat

Oleh: Yuliantono

Pembangunan daerah tidak cukup berhenti di atas meja perencanaan. Di balik setiap dokumen dan angka anggaran, ada kebutuhan masyarakat yang harus dijawab.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman meminta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di 27 kabupaten/kota mengambil peran lebih strategis. 

Bappeda tidak boleh hanya menjadi penyusun dokumen, tetapi ikut memastikan setiap rupiah anggaran memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Pesan itu disampaikan Herman saat memimpin Rapat Sinkronisasi Kebijakan Pembangunan bersama Kepala Bappeda 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat di Kantor Bappeda Jabar, Bandung, Senin (28/9). 

Bagi Herman, keberhasilan pembangunan Jawa Barat tidak berdiri sendiri. Capaian provinsi merupakan gabungan kinerja seluruh kabupaten dan kota.

“Capaian provinsi itu agregat. Provinsi tidak punya penduduk satu pun, tidak punya wilayah sejengkal pun. Semuanya terbagi di 27 kabupaten/kota,” ujar Herman.

Karena itu, arah pembangunan provinsi dan daerah harus berjalan dalam satu irama. Sinkronisasi RPJMD, RKPD, hingga APBD menjadi bagian penting untuk mengejar target pembangunan sampai akhir periode pemerintahan pada 2029.

Waktu pun terus berjalan. Herman menyebut masa efektif yang tersisa sekitar tiga setengah tahun. Evaluasi dan koreksi perlu dilakukan sejak sekarang agar pembangunan tidak terjebak dalam rutinitas.

“Sekarang kita evaluasi perjalanan satu setengah tahun. Masih ada sekitar tiga setengah tahun efektif. Kita harus memitigasi dari sekarang supaya indikator makro yang ingin dicapai pada 2029 betul-betul terkejar,” katanya.

Di tengah waktu yang terbatas itu, data menjadi pijakan penting. Herman meminta seluruh Bappeda memanfaatkan Sistem Satu Data Jawa Barat (SADA Jabar) sebagai dasar penyusunan kebijakan.

Data sektoral yang terintegrasi dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) diharapkan mampu menggambarkan persoalan masyarakat secara lebih rinci, hingga tingkat individu dan alamat.

“Bapak-Ibu Kepala Bappeda harus mulai menggunakan data sebagai dasar. Kita harus tahu persoalannya secara detail, sehingga intervensinya tepat,” tuturnya.

Dengan data yang lebih akurat, kebijakan diharapkan tidak lagi bertumpu pada asumsi. Persoalan dapat dipetakan, kemudian diikuti intervensi yang lebih tepat sasaran.

Herman juga mengingatkan agar kebutuhan dasar masyarakat tidak luput dari perencanaan. Jalan dan jembatan, irigasi, penerangan jalan umum, pengelolaan sampah, hingga penyediaan air bersih harus mendapat perhatian.

Sampah, misalnya, tidak bisa hanya dilihat sebagai persoalan teknis. Jika terlambat ditangani sejak tahap perencanaan dan penganggaran, persoalannya dapat melebar menjadi masalah pelayanan publik.

“Jangan sampai urusan dasar kemudian terlambat ditangani. Kepala Bappeda harus menjadi penjaga APBD, mengingatkan Sekda dan kepala daerah, minimal standar layanan dasar itu diperhatikan,” ucap Herman. (gin)