Bawaslu - Forkopimda Kota Cimahi Bahas Peta Kerawanan Pilkada Serentak 2024
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi kembali melakukan pengawasan partisipatif jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang tinggal 11 hari.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Cimahi - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cimahi kembali melakukan pengawasan partisipatif jelang perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 yang tinggal 11 hari.
Kegiatan sosialisasi yang mengusung tema 'Peta kerawanan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024 di Kota Cimahi' ini dihadiri Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, Ketua DPRD Kota Cimahi, Wahyu Widyatmoko, serta seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Cimahi.
"Kegiatan kali ini sesungguhnya ini bukan kegiatan pertama, karena kita juga pernah melaksanakan kegiatan yang sama terkait indek kerawanan pemilu (IKP) ini, hanya saja tidak terlalu mendalam ketika awal-awal pemilu akan dilaksanakan sebelum masa kampanye," kata Kordiv SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Cimahi Ahmad Hidayat saat ditemui di Bandung.
"Mungkin jumlah yang diundangnya agak berbeda, meskipun segmen Forkopimda pada sosialisasi sebelmnya kita melihat isu netralitas ini menjadi isu yang strategis," sambungnya.
Sedangkan pada kegiatan sosialisasi kali ini, terang Ahmad, pihaknya mengundang lebih banyak stakeholder terkait untuk membahas peta atau indeks kerawanan pemilu mengingat jelang H pemilihan. Selain itu ini menjadi ikhtiar pihaknya untuk mengingatkan kembali stakeholder terkait dengan kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi saat proses kampanye, masa tenang, proses pemungutan dan penghitungan suara.
"Ikhtiar ini kita laksanakan sebagai bentuk mitigasi atau early warning system bagi kita semua supaya kerawanan yang kita jelaskan hari ini pada saatnya nanti tidak terjadi karena upaya pencegahan lebih diutamakan, lebih diprioritaskan oleh Bawaslu Kota Cimahi," paparnya.
Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi mengatakan, ini merupakan ujian bagi Bawaslu Kota Cimahi dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengawasi setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024.
"Saya berharap Bawaslu tetap berdisiplin tinggi, tidak lelah dan penuh rasa tanggung jawab. Kita melihat Bawaslu hari ini menyampaikan peta kerawanan Pilkada di Cimahi," kata Dicky.
Lebih lanjut Dicky menyebut, indeks kerawanan pemilu (IKP) berdasarkan pemetaan yang dilakukan pihaknya dari 823 tempat pemungutan suara (TPS) yang ada, sebanyak 106 TPS atau 12,88 persennya itu masuk kategori rawan bencana banjir.
"Itu tersebar di Cimahi Tengah, Cimahi Selatan dan Cimahi utara. Tapi kalau secara porsi kerawanan paling besar di Cimahi Selatan," sebutnya.
Kendati demikian, pihaknya telah memiliki SOP sendiri dalam mengurangi risiko bencana yang dilakukan BPBD Kota Cimahi. Saat ini Kota Cimahi telah ditetapkan siaga darurat bencana, artinya dalam siaga darurat bencana itu ada dua, yakni kesiapsiagaan dan pencegahan.
"Kesiapsiagaan itu mulai dari, logistik, alat, SDM kami siapkan untuk 24 jam bekerja dan sudah tahu apa yang akan dilakukan ketika terjadi saat masyakarakat akan datang ke TPS itu bagaimana diantarkannya. Kemudian, setelah pemungutan suara dan setelah ada penghitungan bagaimana caraa evakuasinya. Itu sudah kita lakukan persiapan dan latihan," paparnya.
Menurutnya, pencegahan dilakukan dengan berbagai sosialisasi dan edukasi kepada semua pihak yang akan menyelenggarakan Pemilu, termasuk ada warning-warning yang akan kita sampaikan menuju tanggal 27 November 2024.
"Hal-hal apa saja yang harus kita antisipasi, jadi ini langkah yang akan kita lakukan," imbuhnya.
Dikatakan Dicky, terkait bencana itu ada tiga, yakni bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Bencana alam jelas identik dengan hidrometerologi, terutama bencana banjir tatkala musim hujan datang.
"Kemudian untuk bencana non alam ini agak kurang diantaranya, kegagalan teknologi karena kita tidak punya industri yang mengarah ke sana. Terakhir, bencana sosial ini terutama konflik horizontal, karena kita memiliki hampir 600 ribu penduduk dengan DPT 400 ribu danluas lahan yang tidak besar. Jadi kepadatan ini harus kita jaga," paparnya.
"Makanya saya berpesan, mari kita rawat semua ini dengan sebaik-baiknya," ucapnya. ***
Editor : Ahmad Sayuti

