Bawaslu Tegur Empat Kades dan Satu Dirut BUMD yang Menghadirkan Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Wakil Bupati dalam kegiatan Mereka

INILAHKORAN,Soreang - Empat orang kepala desa di Kabupaten Bandung diduga terlibat aktivitas politik praktis kegiatan dua pasang bakal calon bupati Bandung. Keempat kepala desa ini diduga menghadirkan bakal calon bupati dan bakal calon bupati pada kegiatan tablig akbar.

"Kami menerima laporan tentang beberapa kepala desa yang melaksanakan tabligh akbar dengan menghadirkan bakal pasangan calon sebelum pendaftaran dan sesudah pendaftaran bakal calon. Kami melakukan klarifikasi kepada para kepala desa  yang ada di Kecamatan Solokanjeruk dan di Kecamatan Pasirjambu. Hal ini kami lakukan sebagai tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Bandung, Kahpiana, di Soreang, Rabu 4 September 2024.

Dikatakan Kahpiana,  kehadiran pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Bandung di acara kepala desa masih belum dikategorikan pelanggaran. Sebab, pasangan bakal calon belum ditetapkan oleh KPU menjadi pasangan calon. Namun pihaknya tetap melakukan klarifikasi kepada mereka untuk mencegah terjadinya konflik kepentingan.

"Kepala desa itu harus netral dan tidak boleh menguntungkan," ujarnya.

Kahpiana mengatakan setelah penetapan bakal calon menjadi calon maka pihaknya dapat melakukan penindakan terhadap kegiatan yang berpotensi melanggar. Saat ini pihaknya hanya melakukan pencegahan agar kepala desa tidak menguntungkan pasangan bakal calon tertentu.

Selain empat orang Kepal Desa, lanjut Kahpiana, pihaknya juga telah melakukan klarifikasi atau teguran serupa kepada salah satu direktur BUMD milik Pemkab Bandung, yang menghadiri suatu kegiatan yang menghadirkan salah satu pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Bandung. Kata dia, direktur tersebut beralasan bahwa kehadirannya diacara tersebut, karena ia sebagai ketua dari komunitas itu.

"Kami akan terus melakukan pemantauan dan pengawasan. Agar tidak terjadi lagi, baik itu dilakukan oleh Kepala Desa, ASN dan juga para penyelenggara pemerintahan lainnya, termasuk juga BUMD," ujarnya.(rd dani r nugraha).