Beasiswa LPDP Disebut 'Uang Rakyat': Wamenkeu Ingatkan Awardee Jaga Etika

INILAHKORAN.ID - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa beasiswa dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) merupakan amanah yang bersumber dari pajak masyarakat.

Karena itu, para penerima diminta menjaga etika, sikap, dan tanggung jawab moral selama maupun setelah menempuh studi.

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul polemik yang menyeret alumni LPDP berinisial DS di media sosial. Menurut Suahasil, beasiswa LPDP bukan fasilitas gratis tanpa konsekuensi sosial, melainkan bentuk kepercayaan negara yang berasal dari kontribusi rakyat.

“Dana LPDP itu uang kita bersama. Ketika seseorang menerima beasiswa, ada tanggung jawab untuk menghormati rakyat yang pajaknya membiayai pendidikan tersebut,” ujar Suahasil.

Dari Pajak Rakyat, Dikelola Jadi Dana Abadi Pendidikan

Suahasil menjelaskan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengelola penerimaan pajak yang kemudian masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebagian dana tersebut dialokasikan menjadi dana abadi, yang hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk membiayai program beasiswa LPDP.

Artinya, keberlanjutan beasiswa sangat bergantung pada kepercayaan publik terhadap tata kelola dan perilaku para penerimanya.

“Kalau sikap awardee menimbulkan kegaduhan, dampaknya bukan hanya ke individu, tapi juga ke citra program beasiswa negara,” kata Suahasil.

Menkeu: Sikap Tak Sejalan Tujuan Beasiswa Akan Ditindak

Nada serupa disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia menyesalkan munculnya dugaan penyalahgunaan fasilitas maupun sikap yang dinilai tidak sejalan dengan semangat pemberian beasiswa. Polemik DS di media sosial dinilai memantik evaluasi soal etika penerima bantuan negara.

Menurut Purbaya, pemerintah tidak akan ragu menegakkan aturan agar awardee memenuhi seluruh kewajibannya kepada LPDP. “Program ini dibuat untuk membangun SDM Indonesia. Kalau ada perilaku yang melenceng dari tujuan itu, tentu ada konsekuensi,” tegasnya.