Bersumber dari Pajak, Dedi Mulyadi Pastikan Sekolah Gratis dan Kepsek Pungli Dicopot

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengingatkan seluruh kepala SMA dan SMK negeri agar tidak lagi membebankan biaya kepada siswa. 

Pemprov Jabar telah mengalokasikan anggaran besar, untuk menjamin layanan pendidikan gratis bagi hampir satu juta pelajar tingkat menengah.

Peringatan itu disampaikan Dedi, seiring komitmen Pemprov Jabar memperluas akses pendidikan, baik di sekolah negeri maupun swasta. Dia menegaskan masyarakat berhak melaporkan jika masih menemukan pungutan di sekolah negeri karena pemerintah telah menyiapkan pembiayaan operasional pendidikan.

"Jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK negeri di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab provinsi kewenangannya," ujar Dedi melalui akun media sosialnya, Selasa (22/9/2026).

Berdasarkan data Pemprov Jabar, sebanyak 992.125 siswa SMA dan SMK negeri menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi. Pendanaan pendidikan mereka bersumber dari kombinasi Bantuan Operasional sekolah (BOS) pemerintah pusat dan dukungan anggaran daerah.

Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas baru, pembangunan unit sekolah baru, hingga penyediaan berbagai fasilitas penunjang pendidikan.

Dedi menegaskan, tidak ada alasan bagi sekolah negeri untuk menarik biaya dari siswa.

"Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan. Kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya," ucapnya.

Guna menopang program tersebut, Pemprov Jabar menyiapkan anggaran sekitar Rp1,29 triliun. Nilai itu belum termasuk dana BOSP dan anggaran sertifikasi guru.

Selain membiayai operasional sekolah, pemerintah daerah juga mengalokasikan bantuan perlengkapan belajar bagi siswa dari keluarga prasejahtera. Bantuan mencakup seragam, tas, sepatu, hingga buku sekolah.

Pada 2026, program tersebut menyasar 38.887 siswa dengan total anggaran Rp70 miliar. Setiap penerima memperoleh bantuan senilai Rp1,8 juta per tahun.

"Anak-anak mendapat bantuan kelengkapan sekolah senilai Rp1,8 juta dalam setiap tahun untuk anak-anak keluarga prasejahtera," katanya.

Program SSK Perluas Akses Pendidikan

Pemprov Jabar juga memperluas dukungan ke sekolah swasta melalui Program sekolah Swasta Kerja Sama (SSK). Sebanyak 31.663 siswa menjadi penerima bantuan biaya pendidikan melalui skema tersebut.

Dalam program itu, siswa SMA mendapatkan bantuan SPP Rp150.000 per bulan, sedangkan siswa SMK menerima Rp175.000 per bulan. Selain itu, tersedia bantuan uang bangunan sebesar Rp1,5 juta per siswa.

Total anggaran yang dialokasikan untuk menjalankan program SSK mencapai lebih dari Rp100 miliar setiap tahun. Sisi lain, Pemprov Jabar turut menyiapkan intervensi bagi siswa sekolah swasta dari keluarga kurang mampu yang berisiko putus sekolah. Program ini menyasar sekitar 117.000 siswa kelas 11 dan 12.

Mereka memperoleh bantuan tambahan pembayaran SPP sebesar Rp600.000 per siswa. Untuk program tersebut, pemerintah menyiapkan anggaran Rp70,47 miliar.

"Yang berikutnya masih ada lagi anak-anak sebanyak 117 ribu mereka terancam putus sekolah. Dan mereka mendapat bantuan untuk tambahan bayar SPP-nya Rp600 ribu per orang," katanya.

Dedi menekankan, seluruh program pendidikan gratis dan bantuan pendidikan yang berjalan di Jawa Barat tidak lepas dari kontribusi masyarakat sebagai pembayar pajak.

"Dan ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak. Jadi gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jawa Barat," tutupnya.