BKAD Bidik Semua Aset Pemkot Bogor Bersertifikat Tahun Ini
Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor konsisten memacu program sertifikasi aset. Pada 2026, ditargetkan bisa merampungkan sertifikasi 1.917 bidang.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Badan Keuangan dan aset Daerah (BKAD) Kota Bogor konsisten memacu program sertifikasi aset. Pada 2026 ini ditargetkan bisa merampungkan sertifikasi 1.917 bidang tanah milik Pemkot Bogor.
Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi memaparkan, usai dilantik dia langsung berkoordinasi dengan Kepala BPN Kota Bogor dalam rangka sertifikasi aset Pemkot Bogor. Saat ini, kondisi jumlah aset yang tercatat ada 3.809 bidang tanah.
"Dari jumlah tersebut, yang sudah tersertifikat sebanyak 1.892 bidang. Artinya, target aset yang belum bersertifikat tahun ini adalah 1.917 bidang. Seluruhnya sudah tercatat sebagai aset Pemkot Bogor. Terkait hal tersebut, kami melakukan koordinasi dengan BPN dan membuat rencana akselerasi pensertifikatan," ungkap Lia kepada INILAHKORAN.ID di kantor BKAD Kota Bogor, Senin 2 Februari 2026.
Lia melanjutkan, target itu menjadi tantangan tersendiri. Semula target internal itu hanya 800 bidang. Namun, setelah pertemuan dan komitmen dengan Kepala BPN Kota Bogor, pihaknya mentargetkan untuk menyelesaikan 1.917 bidang tahun 2026 ini.
"Kalaupun meleset, mudah-mudahan bisa mencapai angka 1.500 atau 1.000 bidang, itu sudah melebihi target awal. Target minimalnya setidaknya 60% bisa selesai," terangnya.
Lia menjelaskan, langkah utamanya diprioritaskan pada lahan jalan dan lahan non-jalan (seperti bangunan perkantoran). Kebanyakan yang belum bersertifikat adalah aset non-jalan, tetapi diupayakan keduanya diselesaikan pada 2026 ini.
"Kami sudah memiliki timeline yang disepakati bersama BPN. Tahapannya meliputi pemberkasan dokumen, pengukuran, pendaftaran, hingga pemeriksaan tanah. Targetnya, mudah-mudahan di bulan Juni (pertengahan tahun 2026) prosesnya sudah terlihat signifikan," jelasnya.
Lia memaparkan, terkait kendala, tidak ada yang signifikan. Tantangannya lebih pada proses pemberkasan dokumen dan keterbatasan personel di BPN.
"Namun, Kepala BPN Kota Bogor sudah melakukan upaya percepatan dengan menghadirkan lebih banyak survei dan membentuk tim bersama agar pengukuran di lapangan bisa optimal," tegasnya.
Editor : Doni Ramdhani

