BKAD Kota Bogor Luncurkan Simasda, Agar Barang Milik Daerah Ciptakan Nilai Ekonomi

INILAHKORAN.ID - Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Bogor meluncurkan pengembangan Sistem Informasi Smart Asset Governance (Simasda). 

Kepala BKAD Kota Bogor Lia Kania Dewi menegaskan, Simasda merupakan inovasi digital yang dirancang untuk mewujudkan tata kelola aset daerah yang modern, transparan dan berbasis data. 

"Sistem ini menghadirkan berbagai fitur unggulan, mulai dari pemetaan aset berbasis GIS (geographic information system), katalog digital aset, profil aset yang lengkap dan valid, informasi aset yang clear and clean, dashboard real-time pendapatan pemanfaatan aset, hingga integrasi data lintas perangkat daerah," jelasnya usai peluncuran di Balai Kota Bogor, Selasa (7/7/2026).

Lia menerangkan, selain itu, sistem juga dilengkapi fitur monitoring dan pengawasan aset, termasuk pengembangan dashboard pemantauan kendaraan operasional melalui pemasangan GPS sehingga pergerakan dan jalur kendaraan dinas dapat dipantau secara real time.

"Dengan hadirnya Simasda, masyarakat, pelaku usaha, maupun calon mitra investasi dapat mengakses profil aset daerah secara lebih terbuka," terangnya. 

"Ya, sekaligus mengajukan permohonan pemanfaatan Barang Milik Daerah melalui berbagai skema sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah, hingga bangun serah guna," tambah Lia.

Lia menjelaskan, pengembangan sistem ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Pemkot Bogor dalam mengoptimalkan potensi aset daerah. Berdasarkan data tahun 2025, Kota Bogor mengelola aset senilai Rp12,99 triliun, terdiri atas 3.799 bidang tanah dengan nilai Rp5,90 triliun dan aset lainnya senilai Rp7,09 triliun. Namun demikian, pendapatan dari pemanfaatan aset masih mencapai sekitar Rp5,55 miliar, atau kurang dari 1 persen dari total nilai aset yang dimiliki.

"Melalui Smart Asset Governance Simasda, kami optimistis potensi tersebut dapat dioptimalkan secara lebih efektif. Selain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset, sistem ini diharapkan mampu memperluas peluang kerja sama pemanfaatan aset, menarik minat investor, serta meningkatkan kontribusi aset daerah terhadap PAD," jelasnya.

Lia menambahkan, peluncuran Smart Asset Governance Simasda sekaligus mempertegas komitmen Pemerintah Kota Bogor dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia dan visi Smart City Kota Bogor.

"Sehingga pengelolaan aset daerah tidak lagi dipandang sebagai sekadar proses administrasi, melainkan sebagai modal pembangunan yang produktif, bernilai ekonomi, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat," pungkasnya. 

Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedie A Rachim meyakini peluncuran Simasda itu sebagai langkah transformasi pengelolaan barang milik daerah (BMD) dari sekadar fungsi administratif menuju instrumen strategis yang mampu menciptakan nilai ekonomi dan mendukung pembangunan daerah.

Dedie menegaskan, digitalisasi pengelolaan aset merupakan bagian dari reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

"Kalau sekarang pemanfaatan aset Rp5,5 miliar, maka KPI-nya harus menjadi Rp10 miliar dan Rp15 miliar. Nilai aset total Rp15 triliun. Dengan ini kami pilah lagi mana aset yang bisa menimbulkan nilai ekonomi. Karena aset ada kantor pemerintahan, jalan, sekolah dan lainnya," ujarnya.