BKD Jabar Sebut Hasil Evaluasi WFH Januari-Maret Berjalan Sesuai Harapan
Hasil evaluasi pelaksanaan work from home (WFH) pada Januari-Maret bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar diklaim berjalan sesuai harapan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKD Jabar Nenden Tatin Maryati mengungkapkan, dari hasil evaluasi pelaksanaan work from home (WFH) pada Januari-Maret bagi ASN di lingkungan Pemprov Jabar telah berjalan sesuai harapan.
Nenden mengatakan, hasilnya tidak jauh berbeda ketika simulasi WFH yang dilakukan pada akhir 2025 lalu. Baik dari segi hasil efisiensi operasional dan listrik, maupun efektivitas kerja ASN.
"Secara umum tidak jauh beda. Jadi efisiensi tetap ada, dari segi operasional dan listrik. Kemudian perangkat daerah juga memang secara berkala menyampaikan data," ujar Nenden saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu (1/4/2026).
Meski demikian, dia tidak menampik dari sisi kinerja masih ada kendala. Walaupun diakuinya tidak signifikan namun kendala yang ada masih dalam batas kewajaran.
"Dari aspek kinerja, sebetulnya dialog dengan perangkat daerah sejauh ini kendala 1, 2, 3 mungkin ada. Minor. Tapi secara umum, tidak ada aspek yang terlalu terpengaruh, karena kita juga pressure point-nya kan sebetulnya ketika WFH itu perangkat daerah juga tetap memastikan yang utama layanan-layanan publik," ucapnya.
Lebih lanjut Nenden mengatakan, proses evaluasi ini kelak juga akan disinkronisasikan dengan kebijakan pemerintah pusat terkait WFH.
"Kita memang jadwalkan evaluasi (tiap) triwulan. Cuma memang ada kebijakan dari pemerintah pusat, nampaknya kita harmoniskan proses evaluasinya tadi. Setelah kita fokus berhasilnya kabupaten/kota, baru nanti kita evaluasi juga dengan perangkat daerah," katanya.
Soal responsivitas ASN dalam pelaksanaan tugas ketika WFH, yang sempat menjadi kendala. Nenden kembali mengingatkan, bahwa pimpinan perangkat daerah dapat melaporkan sebagai penilaian kinerja.
Dampaknya kata dia, dapat berujung pada pengurangan penghasilan atau tunjangan kinerja.
"Nah, nanti berdampaknya ke penilaian kinerja pegawai. Dan nanti pada akhirnya kan ke take home pay kalau di provinsi, karena kinerja," ucapnya.
Terlepas dari itu, Nenden kembali menegaskan pada triwulan I 2026 ini, pelaksanaan WFH di lingkungan Pemprov Jabar berjalan baik tanpa kendala.
"Jadi, pada prinsipnya semuanya berjalan lancar. Kinerja organisasi, kinerja individu juga tetap tercapai optimal. Jadi, kita juga bisa katakan cukup efektif pelaksanaan ini di triwulan satu," tandasnya.
Editor : Doni Ramdhani

