Sebut Gage di Puncak Nggak Ngefek, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Tawarkan Solusi Ini
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menawarkan solusi untuk mengurai kemacetan di kawasan puncak. Bukan dengan sistem ganjil genap.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Puncak- Kebijakan pemberlakuan sistem ganjil genap (Gage) kendaraan menuju Kawasan Puncak, Kabupaten Bogor dianggap bukan solusi Mengurai kemacetan lalu lintas di wilayah pariwisata tersebut.
"Saat ini, sudah 3 pekan dilakukan uji coba pemberlakuan sistem Gage, namun saya melihat masih terjadi kemacetan hingga kebijakan tersebut saya anggap bukanlah solusi," ungkap Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bogor Usep Supratman, kepada wartawan, Selasa 28 September 2021.
Politisi PPP ini menuturkan, permasalahan sebenarnya Kawasan Puncak ialah sempitnya jalan, baik itu Jalan Raya Puncak, maupun jalan alternatif utara maupun jalan alternatif selatan.
Baca Juga: Tak Hanya Jalan Puncak II, Mulyadi juga Usulkan Bangun Jembatan Ikonik di Perbatasan Bogor-Cianjur
"Jalan Raya Puncak, maupun jalan alternatif utara maupun jalan alternatif selatan itu lebarnya tidak sesuai dengan jumlah volumen kendaraan yang melaluinya, selain pelebaran jalan sebagai solusi jangka panjang, solusi jangka pendeknya yaitu larangan bus pariwisata masuk ke jalan-jalan tersebut, lalu angkutan kota atau odong-odong menjadi 'feeder' wisatawan dari area parkir ke objek-objek wisata hingga selain mengurai kemacetan, kebijakan tersebut juga tidak 'mematikan" usaha masyarakat," tuturnya.
Usep menambahkan, selain diatas, solusi lainnya yaitu dibangunkan jalan layang dari Jalan Raya Puncak ke arah objek wisata atau jalan alternatif utara dan jalan alternatif selatan.
"Di Kawasan Puncak banyak perempatan atau persimpangan, untuk titik yang ramai dilalui kendaraan, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-PR) bisa membangun jalan layang. Kenapa itu tugas KemenPU-PR, karena Jalan Raya Puncak itu statusnya jalan nasional atau menjadi tanggung jawab mereka," tambah Usep.
Pria yang juga seorang advokat ini optimis dengan usulan kebijakan diatas, Kawasan Puncak bisa kembali menjadi destinasi wisata nasional layaknya Bali, Yogya, Lombok, Raja Ampat dan lainnya.
"Rencana pembangunan Jalan Puncak II itu tidak bakal membuat Kawasan Puncak jadi sepi pengunjung, tetapi karena terjadi penguraian kemacetan lalu lintas maka bisa menjadi pendukung Kawasan Puncak kembali menjadi destinasi wisata nasional," jelasnya.
Usep melanjutkan, pemecahan permasalahan kemacetan lalu lintas di Kawasan Puncak ini, tugas banyak pihak. Hingga piihak-pihak terkait harus diajak 'duduk' bareng.*** (Reza Zurifwan)
Editor : inilahkoran
