Sidak DPRD Kota Bogor ke Tirta Pakuan , Pelanggan Mengeluh Tagihan Membengkak
Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak ke kantor Perumda Tirta Pakuan, Senin sore. Hasilnya ada keluhan membengkaknya tagihan
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAH, Bogor - Komisi II DPRD Kota Bogor melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke kantor pelayanan Perumda Tirta Pakuan, Senin (13/12/2021) sore. Hasilnya ada beberapa masyarakat yang mengeluhkan membengkaknya pembayaran tagihan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy mengatakan, pihaknya berbincang dengan warga yang tengah antre di loket pelayanan kantor Tirta Pakuan.
Beberapa warga mengeluhkan tingginya biaya yang harus dibayarkan dan hal tersebut diduga karena rusaknya meteran air di rumah warga. Tak hanya itu, perihal kebocoran air dan tidak mengalirnya air juga dikeluhkan oleh warg kepada para wakil rakyat.
"Saya dapat keluhan, pembayaran naik hingga Rp450 ribu sudah dua bulan, karena meteran rusak. Padahal biasanya pelanggan itu bayar Rp100 ribu, itu ada di Pamoyanan," ungkap Rusli.
Rusli Prihatevy menekankan, bahwa di akhir tahun ini Komisi II akan terus melakukan sidak dan memantau pelayanan Perumda Tirta Pakuan kepada warga.
Terlebih, saat ini cuaca sudah memasuki musim penghujan. Sehingga Perumda Tirta Pakuan harus memiliki rencana cadangan untuk meningkatkan pelayanan.
"Di musim penghujan ini, kondisi air pasti akan keruh di hulu. Nah Perumda Tirta Pakuan harus memiliki solusi untuk itu," katanya.
Sedangkan untuk business plan, pihaknya berharap Perumda Tirta Pakuan yang saat ini dinilai sebagai BUMD paling sehat di Kota Bogor bisa memiliki solusi pemecahan masalah dengan pelayanan kepada masyarakat dan pelanggan.
"Semua itu harus disiapkan di business plan tahun depan, sebelum adanya PMP lagi. Jadi solusi menyelesaikan masalah pelayanan ini harus ikut tertuang," jelasnya.
Sementara itu, anggota Komisi II DPRD Kota Bogor, Mahpudi Ismail mengatakan, sidak yang dilakukan merupakan jawaban dari banyaknya keluhan warga terkait buruknya pelayanan Perumda Tirta Pakuan.
"Memang sidak ini kami lakukan karena banyaknya aduan dari warga. Nah aduan-aduan itu terbukti dengan adanya uji sampel yang kami lakukan di kantor pelayanan bahwa masalah meteran macet, pembayaran membengkak memang terjadi," kata Mahpudi.
Mahpudi membeberkan, temuan hasil sidak ini akan dijadikan bahan evaluasi oleh Komisi II untuk rapat selanjutnya dengan Perumda Tirta Pakuan. Sebab, Perumda Tirta Pakuan seharusnya selain meningkatkan PAD Kota Bogor, turut meningkatkan juga pelayanan kepada masyarakat, agar keluhan dan aduan dapat dikurangi.
"Karena pelanggan itu adalah aset untuk Perumda Tirta Pakuan. Kedua adalah warga yang harus diproteksi, jangan sampai nanti kita hanya melakukan rapat kerja yang mendengarkan benefit dari Perumda Tirta Pakuan sedangkan pelanggan kesulitan dan terabaikan. Artinya pemerintah dapat PAD dari Perumda Tirta Pakuan, tapi tidak mengabaikan keluhan masyarakat. Karena ada pembayaran yang sampai dua kali lipat itu kan tidak masuk akal," beber Mahpudi.
Di lokasi yang sama, Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Angga Alan Suryawijaya menekankan, kepada jajaran direksi Perumda Tirta Pakuan, untuk meningkatkan sarana dan prasarana terkait pelayanan air kepada pelanggan. Sebab, menurut aduan yang ia terima, air dari Perumda Tirta Pakuan kerap tidak mengalir saat hujan deras terjadi.
"Alasan dari dirtek kan karena kondisi air di hulu kotor, sehingga aliran ke warga di perkecil. Nah ini harus jadi konsen, agar pelayanan tetap maskimal bagaimanapun kondisinya," tegas Angga.
Sidak yang dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor Rusli Prihatevy, diikuti Wakil Ketua Komisi II Angga Alan Surawijaya, Sekretaris Komisi II Lusiana Nurissiyadah serta anggota Komisi II DPRD Kota Bogor Safrudin Bima, Mahpudi Ismail, Muaz HD, Maesaroh, Ade Askiah, Ahmad Aswandi, Ujang Sugandi dan H. Mulyadi. (rizki mauludi)
Editor : inilahkoran
