Tagih Janji Bima Arya, Atty Sebut Pembangunan Kota Bogor Tidak Merata

INILAHKORAN, Bogor - Anggota DPRD Kota Bogor, Atty Somaddikarya mengaku miris melihat proyek pembangunan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dititikberatkan menata wajah perkotaan.

Padahal janji Wali Kota Bogor Bima Arya, menurut Atty, akan menggencarkan pembangunan di wilayah pinggiran.

"Sementara, di wilayah pinggiran tidak tersentuh, apalagi yang berhubungan dengan masyarakat," kata Atty kepada wartawan pada Minggu 19 Desember 2021.

Baca Juga: Amankan Aset, Pemkot Bogor Usulkan Bentuk Tim Pengamanan Aset Daerah

Ia menegaskan, bukannya tidak setuju dengan penataan wajah kota, akan tetapi, apapun bentuk pembangunannya harus seimbang, agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

"APBD harusnya menyentuh dan dirasakan masyarakat langsung. Contohnya, jalan-jalan alternatif tidak dibiarkan rusak parah, terlebih jalan dilingkungan juga kurang mendapat perhatian pemerintah," terang Atty yang merupakan politisi PDI Perjuangan ini.

Ia juga berpendapat seharusnya Pemkot bisa mengakomodir usulan asprirasi masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel).

Baca Juga: Bangkitkan UMKM di Masa Pandemi Covid-19, Pemkot Bogor Gulirkan Gerbang UMKM

Karena semua tertuang dan diamanahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, dan Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

"Dimana anggaran APBD tahun 2021 tembus diangka Rp2,6 triliun, dan alokasi anggaran APBD 5 persen setelah dipotong Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Sarpras di 68 kelurahan," jelasnya.

Atty memaparkan, pada kenyaatannya alokasi sarpras sebagai amanah regulasi diabaikan.

"Dan terjadi lagi di APBD tahun 2022, alokasi sarpras hanya dibawah Rp175 juta di setiap kelurahan," paparnya.

Baca Juga: Bima Arya Bidik Kampung Perca Jadi Destinasi Wisata Baru Kota Bogor

Atty mengemukakan, pembangunan yang dilakukan di tahun 2021 sangat melukai hati rakyat karena hanya bisa menata Suryakencana, Pedestrian Sudirman dan Alun-alun Kota Bogor.

"Lebih miris lagi gagalnya pembangunan Masjid Agung yang tak kunjung selesai. Seharusnya APBD berpihak pada rakyat dan mampu memberi rakyat. kalaupun tidak bisa maksimal setidaknya bisa dirasakan secara optimal," tambahnya. 

Ia berharap, Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto tidak mengkhianati amanah rakyat yang telah memberikan suaranya dalam dua kali hajat Pilkada yang memenangkannya dalam panggung kekuasaan hingga 2023. *** (rizki Mauludi)