Setahun 2 Angkatan, Kades di Bogor Kuliah Non Formal di IPB University

INILAHKORAN, Bogor - Kepala Desa (Kades) dan aparaturnya diharapkan Bupati Bogor Ade Yasin mengenal potensi wilayahnya dan bisa berinovasi dalam pembangunan desanya.

Hal itu dikatakan Bupati Bogor Ade Yasin usai menghadiri diwisudanya 40 orang Kades dan 80 orang perangkat desanya di Gedung GWW IPB University, Rabu 9 Februari 2022.

"Kades dan perangkat desanya harus paham betul apa yang perlu dibangun, dengan cara melakukan pemetaan dan sensus penduduknya. Mereka harus bisa bernovasi dengan adanya dana desa, alokasi dana desa dan program satu milyar satu desa (Sami Sade)," kata Ade Yasin.

Baca Juga: Siap Bangkit Saat Lawan PSS Sleman, Ini Janji Victor Igbonefo

Wanita yang juga Ketua DPW PPP Jawa Barat ini menambahkan bahwa kuliah ilmu pemerintahan desa ini akan dilanjutkan dengan angkatan ke II, III dan selanjutnya.

"Pemkab Bogor dalam membiayai perkuliahan ilmu pemerintahan desa non formal ini tak akan berhenti di angkatan ke I, tetapi angkatan ke II, III dan selanjutnya. Kami akan menambah jumlah setiap angkatan dan bisa dua kali dalam setahun," tambahnya.

Rektor IPB University Arif Satria menuturkan perkuliahan ilmu pemerintahan desa yang memakan waktu 6 bulan atau 1 semester diharapkan bisa memetakan masalah, potensi dan solusi dalam upaya membangun desa.

Baca Juga: Kunci Jawaban Tebak Kata Shopee Level 136 137 138 139 140, Dapatkan Hadiah Menarik

"Tak hanya inovasi, Kades dan perankatnya diharapkan mampu membuat peta digital desa dengan sebelumnya menghimpun data desa yang akurat hingga pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan maksimal," tutur Arif Satria.

Direktorat Jendral Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Yusharto Huntoyungo memaparkan pelatihan kapasitas pemerintahan desa dengan memanfaatkan teknologi seperti di IPB University dan Pemkab Bogor akan ditiru atau duplikasi.

"Program kuliah ilmu pemerintahan desa di Kabupaten Bogor ini akan diduplikasi dan ditiru oleh daerah lainnya di seluruh Indonesia, hal ini juga sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 23 Tahun 2020 tentang peta desa skala 1 :50.000 dimana hingga Tahun 2023 sudah dilaksanakan di 33 provinsi. Kabupaten Bogor mudah-mudahan bisa menjadi pelopor dalam hal peta desa tersebut," papar Yusharto. (Reza Zurifwan)