Legislator Bogor Geram Banyak Proyek Mangkrak Hingga Gagal Lelang Tahun Ini

Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al-Muharom mengkritisi banyak proyek pembangunan insfrastruktur mangkrak dan gagal lelang

Legislator Bogor Geram Banyak Proyek Mangkrak Hingga Gagal Lelang Tahun Ini
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al-Muharom pun mengkritisi banyak proyek pembangunan insfrastruktur yang meluncur ke awal Tahun 2022 dan bahkan ada beberapa diantaranya yang mangkrak ataupun gagal lelang,
INILAHKORAN, Bandung- Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Aan Triana Al-Muharom mengkritisi banyak proyek pembangunan insfrastruktur yang meluncur ke awal Tahun 2022 dan bahkan ada beberapa diantaranya yang mangkrak ataupun gagal lelang.
 
Ditambah, sisa lebih penggunaan anggaran (SILPa) Kabupaten Bogor di Tahun 2021 sebesar Rp 803 milyar, 70 persen hasil efesiensi belanja dan 30 persen lainnya  karena tidak terserapnya anggaran pembangunan insfrastruktur.
 
Tidak terserapnya anggaran pembangunan insfrastruktur tersebut sebagian besar lantaran proyek pembangunan insfrastruktur meluncur ke awal Tahun 2022 dan hanya sedkikit karena mangkraknya proyek seperti yang terjadi pada proyek pembangunan Stadion Mini Tenjo.
 
 
."Banyak proyek pembangunan insfrastruktur yang meluncur seperti RSUD Bogor Utara, Gedung MDGs RSUD Ciawi dan lainnya, serta mangkraknya pembangunan Stadion Mini Tenjo harus disikapi oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait dengan mempercepat proses lelang. Saya tak ingin, masyarakat dirugikan kembali karena tidak mendapatkan layanan fasilitas kesehatan, sosial dan umum yang sebenarnya Pemkab Bogor sudah menyiapkan anggarannya," kata Aan Triana Al-Muharom kepada wartawan, Senin, (18/04/2022).
 
Politisi Partai Golkar ini menambahkan bahwa upaya pencegahan meluncurnya sejumlah proyek pembangunan insfrastruktur sudah dilakukan, baik oleh Komisi III, maupun rekan-rekan dari komisi lain atau pimpinan DPRD Kabupaten Bogor.
 
"Hampir di setiap rapat, kami mewanti-wanti atau mengingatkan agar SKPD teknis seperti DPU-PR, DPKPP, Disdagin, Dinas Kesehatan,  Dinas Pendidikan dan Dispora mengefektifkan anggaran pembangunan insfrastruktur yang ada, dengan mempercepat pelelangan dan pembangunan. Kami yakin, kalau pekerjaannya tepat waktu maka tepat pula kualitasnya dan kalau pekerjaannya telat waktu, maka kami meragukan kualitas proyek tersebut," tambahnya.
 
 
Selain dinas-dinas di maksud, Aan Triana Al-Muharom juga meminta Bagian Pengadaan Barang Jasa benar-benar menseleksi para rekanan kerja atau penyedia jasa. 
 
"Bagian Pengadaan Barang Jasa kalau memenangkan lelang pekerjaan jangan hanya berdasarkan murahnya penawaran, tetapi juga harus mempertimbangkan kesiapan modal penyedia jasa. Saya menduga, molor atau meluncurnya sejumlah proyek pembangunan insfrastruktur karena kekurang siapan modal penyedia jasa," pinta Aan sapaan akrabnya.
 
Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor Teuku Mulya membenarkan bahwa 30 persen SILPa Tahun 2021 lalu karena kembalinya anggaran pembangunan insfrastruktur ke kas daerah.
 
"SILPa Tahun 2021 itu yang hasil efesiensi itu  hanya 70 persen, sedangkan 30 persennya hasil anggaran pembangunan insfrastruktur yang tidak terserap atau kembalinya anggaran tersebut ke kas daerah," ucap Teuku Mulya. (Reza Zurifwan)***


Editor : inilahkoran