BPMU Diganti ke Beasiswa, Yomanius: Karena Kita Enggak Ada Duit

INILAHKORAN.ID - Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Yomanius Untung mengungkap alasan, kenapa Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dihapus dan diganti dengan beasiswa.

Yomanius mengatakan, dulu BPMU merupakan subsidi dari Pemprov Jabar ke sekolah swasta jenjang SMA dan SMK, berdasarkan jumlah siswa. Semakin banyak siswa, maka kian besar pula nominal BPMU yang diperoleh sekolah swasta tersebut.

Namun kini, polanya berubah. Bantuan dari Pemprov Jabar hanya menyasar spesifik kepada siswa miskin di sekolah swasta, tidak lagi pukul rata. Peruntukannya pun jelas, untuk membayar iuran sekolah atau SPP, bila beasiswa operasional dan kebutuhan dasar seperti sepatu, seragam dan tas untuk beasiswa personal. Di mana ditetapkan berdasarkan ketentuan desil 1 sampai desil 4.

Sebabnya kata Yomanius, karena Pemprov Jabar tidak memiliki uang. Sehingga supaya bantuan tersebut maksimal, maka harus tepat sasaran.

"Bergesernya BPMU ke beasiswa itu, satu diantaranya karena kita enggak ada duit. Dan uang yang pas-pasan itu, kita ingin tepat sasaran. Maka pilihannya adalah beasiswa anak miskin," ujar Yomanius dikutip Selasa 3 Februari 2026.

Harapannya, dengan adanya beasiswa tersebut, anak yang berpotensi putus sekolah dapat terselamatkan. 

"Dengan beasiswa anak miskin itu, setidaknya kita membantu meringankan beban mereka," ucapnya. 

Walaupun diakuinya, sekolah swasta sejatinya juga membutuhkan bantuan untuk operasional, yang selama ini setidaknya tertutupi dari BPMU. Pihaknya pun menyadari hal tersebut, namun karena keterbatasan fiskal, akhirnya bentuknya diubah menjadi beasiswa.

"BPMU sebenarnya masih dibutuhkan oleh sebagian besar sekolah. Tapi duitnya gak ada. Sehingga terpaksalah menyusun strategi agar kemudian dana yang ada tuh teralokasikan secara efektif," katanya.

Dorongan dari legislatif lanjut Yomanius, agar besaran yang diterima sekolah swasta juga cukup besar, maka cakupan sasaran diperluas. Tidak hanya desil 1, tetapi juga sampai desil 4.

"Sehingga semangat pemerintah provinsi untuk memperhatikan dan menjadi prioritas terhadap keberlangsungan anak sekolah, maka diawali dengan mengamankan anak-anak dari kelompok miskin. Karena yang terancam putus sekolah, terancam drop out itu pasti ada," tandasnya.