BRT Bandung Raya Disorot, DPRD Kota Bandung Minta Kualitas Bangunan Bintang Lima

INILAHKORAN.ID - Proyek BRT Bandung Raya di Kota Bandung kembali menjadi sorotan. DPRD Kota Bandung mendesak pemerintah pusat dan daerah duduk bersama agar pembangunan transportasi massal tersebut tidak asal jadi.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung Uung Tanuwidjaja meminta Pemkot dan Kementerian Perhubungan segera melakukan pembahasan bersama. Dia menegaskan, BRT Bandung Raya merupakan proyek strategis nasional yang harus dijaga kualitasnya.

"Jangan sampai ada pembangunan fisik, tapi hasilnya jelek. Kan anggarannya bintang lima, jangan sampai hasilnya kaki lima,” kata Uung, Senin (13/4/2026).

Seperti diketahui, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan sebelumnya membekukan sementara izin pembangunan proyek BRT Bandung Raya. Kebijakan itu diambil setelah ditemukan sejumlah persoalan kualitas pengerjaan di lapangan.

Uung mengingatkan, sejak awal dirinya telah mewanti-wanti agar proyek ini mendapat perhatian serius. Dia menilai, pembangunan BRT Bandung Raya harus mencerminkan standar kelas nasional dan tidak mengalami keterlambatan seperti proyek infrastruktur sebelumnya, salah satunya flyover Nurtanio.

“Anggaran di kementerian cukup besar, jadi hasilnya harus bintang lima,” tegasnya.

Selain kualitas fisik, Uung juga menyoroti pentingnya sosialisasi kepada masyarakat. Menurutnya, masih banyak warga yang belum mengetahui tujuan dan manfaat kehadiran BRT Bandung.

“Sosialisasi harus terus dilakukan sampai BRT Bandung Raya ini diluncurkan,” katanya.

Dia juga mengingatkan Pemkot Bandung untuk mengantisipasi dampak pembangunan terhadap lalu lintas dan kondisi sosial masyarakat. Salah satu titik yang disorot adalah Jalan Sudirman yang akan dilalui jalur BRT Bandung Raya.

Menurutnya, ruas Jalan Sudirman saat ini sudah cukup sempit, terlebih setelah adanya penambahan trotoar. Dengan masuknya jalur BRT Bandung Raya, potensi kemacetan dinilai semakin besar.

Selain itu, keberadaan pasar tumpah di kawasan Andir dan Ciroyom juga berpotensi menimbulkan persoalan. Pasalnya, BRT Bandung Raya direncanakan mulai beroperasi sejak pukul 06.00 WIB, sementara aktivitas pasar masih berlangsung.

“Dikhawatirkan akan menimbulkan dampak sosial. Karena itu sosialisasi dan antisipasi harus dilakukan,” terangnya.

Dia menambahkan, seluruh pihak perlu duduk bersama untuk mengkaji berbagai hambatan di lapangan. Menurutnya, pembangunan tidak hanya fokus pada fisik, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Kalau BRT Bandung Raya berjalan lancar, itu bagus bagi Kota Bandung karena punya transportasi yang mumpuni, tepat waktu, dengan trayek yang teratur,” sebutnya.