BRT Bandung Raya Masuk Tahap Persiapan, Dishub Cimahi Terapkan Tarif Berbasis Jarak

INILAHKORAN.ID – Rencana pengoperasian Bus Rapid Transit (BRT) yang mencakup Kota Cimahi dan wilayah Bandung Raya kembali menuai perhatian publik.

Pasalnya, kehadiran BRT disebut-sebut sebagai upaya tanggap kebutuhan transportasi publik yang terjangkau, terintegrasi, dan mampu mengurangi ketergantungan kendaraan pribadi.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Endang mengatakan, kehadiran BRT merupakan langkah strategis untuk menjawab persoalan transportasi perkotaan yang selama ini bergantung pada kendaraan pribadi.
 
“Kami menyambut baik rencana ini karena wilayah aglomerasi seperti Bandung Raya memang membutuhkan sarana transportasi massal,” kata Endang, Rabu 4 Februari 2026.
 
Menurutnya, dominasi kendaraan pribadi tidak hanya memicu kemacetan, tetapi juga berdampak pada kualitas lingkungan dan efektivitas mobilitas warga. 

Sehingga, kehadiran BRT diharapkan dapat meningkatkan layanan transportasi publik yang lebih terintegrasi dan andal.
 
“Dengan adanya BRT di koridor utama, kami berharap bisa menjadi penghubung antarwilayah di Bandung Raya, sehingga masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” tuturnya.
 
Ia menilai, jika berjalan efektif, BRT tidak hanya akan memperlancar lalu lintas namun juga mengubah pola mobilitas masyarakat menuju sistem transportasi yang lebih berkelanjutan.
 
Kepala Seksi Angkutan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Cimahi, Anton menjelaskan, skema tarif BRT bakal disesuaikan dengan jarak tempuh masing-masing koridor, mengingat setiap rute memiliki karakteristik dan panjang lintasan yang berbeda.
 
“Kalau bicara tarif, itu tergantung jarak tempuh karena setiap koridor BRT berbeda. Jadi kemungkinan tarifnya juga tidak sama,” kata Anton, Rabu 4 Februari 2026.
 
Kendati demikian, ungkap Anton, tarif BRT dipastikan lebih murah dibanding moda transportasi lainnya berkat dukungan subsidi pemerintah melalui skema Public Service Obligation (PSO) dari daerah yang terdampak. 

“Tarifnya jauh lebih murah karena operasionalnya dibantu pemerintah lewat PSO. Jadi untuk masyarakat, ongkosnya memang dirancang lebih terjangkau,” bebernya.
 
Tak cuma itu, Anton juga mengingatkan bakal ada perubahan sistem pembayaran yang diterapkan. Berbeda dengan angkutan konvensional, BRT tidak akan melayani transaksi tunai dan hanya menggunakan sistem non-tunai.
 
“Untuk BRT ini sudah tidak ada pembayaran tunai. Semuanya cashless, menggunakan QR dan QRIS tap,” jelasnya.
 
"Sistem ini dinilai selaras dengan upaya digitalisasi layanan publik serta dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi operasional transportasi massal," imbuhnya. ***