Bupati Bandung: Korupsi Bukan Sekedar Tindakan Kejahatan Biasa, Melainkan Kejahatan Luar Biasa

INILAHKORAN,Soreang - Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Inspektorat melaksanakan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) tingkat Kabupaten Bandung 2024 di Soreang, Rabu 11 Desember 2024. 

Peringatan Hakordia ini dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju", yang dihadiri Bupati Bandung Dadang Supriatna. Jajaran Forkopimda Kabupaten Bandung, serta para kepala dinas di lingkungan Pemkab Bandung serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah lainnya turut hadir. 

Selain itu dihadiri 31 camat, serta 270 kepala desa dan 10 lurah se-Kabupaten Bandung. Hadir pula dari sejumlah unsur lainnya. Melalui virtual, Arief Nurcahyo, perwakilan dari KPK menjadi narasumber dalam kegiatan peringatan Hakordia tingkat Kabupaten Bandung 2024 tersebut.

Bupati Bandung Dadang Supriatna mengatakan,  bahwa pada peringatan  Hakordia tahun ini dengan tema "Teguhkan Komitmen Berantas Korupsi Untuk Indonesia Maju" merupakan pengingat yang kuat bahwa perjuangan melawan korupsi adalah tanggung jawab bersama yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. 

"Korupsi bukan sekadar tindak kejahatan biasa, melainkan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang membutuhkan penanganan luar biasa pula," ujarnya.  

Dadang menegaskan,  bahwa kejahatan  ini tidak hanya merugikan keuangan negara. Tetapi juga menciptakan kesenjangan sosial, dan menghambat pembangunan.

Oleh karena itu, lanjut Dadang, tanggal 9 Desember ditetapkan sebagai Hari Anti Korupsi Sedunia untuk meningkatkan kesadaran publik dan memperkuat komitmen bersama dalam pemberantasan korupsi. Kata dia, di Kabupaten Bandung peringatan Hakordia ini tidak hanya menjadi bentuk akuntabilitas atas langkah-langkah pemberantasan  korupsi yang telah dilakukan. 

"Tetapi juga sebagai momentum untuk menyatukan langkah bersama seluruh elemen masyarakat dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas," ujarnya. 

Dadang juga mengaku bersyukur bahwa Kabupaten Bandung telah menunjukkan komitmen tinggi dalam pencegahan korupsi.

"Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Kabupaten Bandung sebagai tiga besar nominasi kabupaten/kota percontohan anti korupsi di Jawa Barat oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI," ujarnya.

Dadang mengungkapkan bahwa nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Kabupaten Bandung pada tahun 2023 mencapai 91,47, sebuah pencapaian  yang patut disyukuri dan dibanggakan.

"Namun capaian ini bukanlah akhir, melainkan titik tolak untuk mewujudkan Kabupaten Bandung sebagai wilayah bebas korupsi. Dengan predikat ini, kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjadi pilot project atau percontohan bagi kabupaten/kota lain dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi," ujarnya. 

Melalui peringatan Hakordia, Dadang mengajak kepada seluruh masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi dalam gerakan anti korupsi. 

"Yaitu menyebarkan dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari. Bersama-sama menciptakan Kabupaten Bandung yang bebas korupsi, transparan, dan akuntabel," katanya.

"Mari kita jadikan peringatan Hakordia ini sebagai pengingat bahwa kejujuran, integritas, dan transparansi adalah fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berdaya saing. Bersama, kita bangun Kabupaten Bandung lebih Bedas, bersih dan berintegritas," katanya.

Dadang turut menyikapi Hakorda Tingkat Kabupaten Bandung  2024 ini, bahwa ia menegaskan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus benar-benar maksimal. 

"Sehingga nantinya dalam proses pelaksanaan tender ataupun lelang, termasuk penunjukkan harus benar-benar bisa dikontrol oleh APIP. Baik itu dari mulai nol persen, 25 persen, 50 persen, hingga 100 persen dan termasuk monitoring dan evaluasi, APIP harus bisa mengawal," ujarnya.

Dadang melanjutkan,  jika hal itu bisa dilakukan, secara otomatis kebocoran-kebocoran itu tidak akan terjadi. Pada akhirnya hasil pemeriksaan akan stabil, sehingga tidak ada lagi temuan-temuan kedepannya.

"Mudah-mudahan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia ini membuat suatu gambaran bahwa Kabupaten Bandung bisa lebih baik di masa yang akan datang," katanya.

 Dadang melanjutkan, bahwa Kabupaten Bandung sudah mempunyai  MPP (Mal Pelayanan Publik), RT/RW (Rencana Tata Ruang Wilayah), RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), artinya kepastian hukum untuk para investasi sudah terlindungi.

"Apalagi dengan sistem OSS (Online Single Submission), artinya dalam proses pengajuan perizinan dan segala macamnya sudah tidak lagi ketemu dengan orang. Tapi langsung melalui sistem. Artinya, kita hanya yang masih kurang itu dalam kontek pembuatan PBG (Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung), yang mana PBG ini ideal dan seharusnya setiap pemohon itu melampirkan semua persyaratan. Termasuk RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan gambar konstruksinya. Di sini kemungkinan kekurangan SDM (Sumber Daya Manusia) bagi para pemohon," 

Dadang  juga telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Bandung untuk menugaskan personilnya untuk memandu.

"Ini kan suatu persoalan. Kalau seandainya kita tidak dibuatkan seperti itu, nah ini ada keterlambatan dalam suatu proses persyaratan. Nanti kita lihat lagi dan kaji lagi. Kedepan kita akan buatkan visit and development, sehingga nanti kemudahan-kemudahan untuk bagi investasi ini bisa lebih mudah kedepannya," ujarnya.***