Catatan Akhir 2025, Ono Surono Dorong Pemprov Jabar Perkuat Data Bantuan Pendidikan Anak Kurang Mampu

INILAHKORAN.ID - Akselerasi pembangunan yang digenjot Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) sepanjang 2025 belum sepenuhnya menjawab persoalan mendasar, utamanya di sektor pendidikan.

Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono mencatat, keberpihakan Pemprov Jabar terhadap pendidikan masih lemah. Salah satunya pesantren, sektor yang selama ini menjadi penopang penting indeks pendidikan di daerah.

Ono SUrono menegaskan, pesantren bukan entitas pinggiran dalam sistem pendidikan Jawa Barat. Sebaliknya, keberadaannya sangat menentukan dalam upaya meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitas sumber daya manusia, yang hingga kini masih menjadi pekerjaan rumah besar.

“Terkait dengan pendidikan ya, kita melihat yang pesantren ini jadi bagian yang tidak terpisahkan, bagaimana meningkatkan indeks pendidikan di Jabar yang masih sangat rendah dan angka lama sekolah juga rendah,” ujar Ono Surono di Kantor DPRD Jabar, Kota Bandung, Senin 29 Desember 2025.

Sorotan tersebut menguat, seiring dengan beralihnya bantuan ke pesantren ke santri kurang mampu. Alokasi beasiswa yang sebelumnya dipatok Rp10 miliar, kini turun sekitar Rp5,1 miliar. Penurunan ini, menurut Ono, dipicu ketiadaan basis data santri tidak mampu yang valid dan terintegrasi.

Kondisi tersebut dinilainya berisiko membuat kelompok santri dari keluarga miskin kembali terpinggirkan dalam kebijakan anggaran daerah.

“Sehingga ke depan nanti gubernur dengan Kemenag harus bisa menyajikan data, agar santri yang orang tuanya tidak mampu bisa dibantu oleh Pemprov jabar,” ucapnya.

Tak berhenti di pesantren, Ono juga mengkritisi kebijakan bantuan pendidikan bagi siswa sekolah swasta pasca dihapuskannya Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU). Peralihan bantuan dari lembaga sekolah ke skema beasiswa langsung kepada siswa dinilai belum siap secara data dan berpotensi salah sasaran.

“Kedua sekolah swasta dengan BPMU yang dihapus dan jadi beasiswa, ini juga butuh proses pendataan. Bukan hanya berdasarkan data sensus desil 1-5 yang sudah ada di sistem, karena kita masih banyak mendapati rakyat tidak mampu tapi tidak terdata,” ucapnya.

Ono menegaskan, ketergantungan semata pada data Badan Pusat Statistik (BPS) tidak cukup merepresentasikan realitas sosial di lapangan. Ia mendorong Pemprov Jabar melakukan pendataan faktual berbasis kondisi riil masyarakat, yang dikorelasikan dengan Perda Kependudukan yang saat ini tengah dibahas DPRD.

Langkah tersebut dinilai krusial agar masyarakat rentan yang selama ini tak terlihat dalam sistem bisa memperoleh hak pendidikan secara adil.

“Kalau ini tidak dilakukan, saya khawatir tidak merubah indeks pendidikan di Jabar atau angka putus sekolah, lama sekolah dan sebagainya,” katanya.