Catatan Merah DPRD Kota Bogor Soal Penataan PKL, Salah Satunya Minim Koordinasi Antar SKPD

INILAHKORAN, Bogor - Komisi II DPRD Kota Bogor meminta kepada Pemerintah Kota Bogor untuk memperbaiki sistem dan pola penataan PKL.

"Hal itu berdasarkan penyampaian yang dilakukan oleh masing-masing instansi (saat Rakor) yang menggambarkan minimnya kordinasi dan keseriusan dalam penataan PKL," ungkap Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Anita Primasari Mongan kepada wartawan pada Senin 29 Mei 2023.

Selain itu, tidak adanya koordinasi antar SKPD ketika Pemkot Bogor akan melakukan penataan kawasan zona-zona ekonomi. Membuat Komisi II meminta agar SKPD merubah cara pandang terhadap PKL.

Baca Juga : Dedi Aroza Lantik Dewan Pakar dan Dewan Penasihat PKS Kabupaten Bogor

Anita menjelaskan, berdasarkan hasil rapat, terdapat 6 poin yang telah disepakati oleh DPRD Kota Bogor dan Pemkot Bogor. Poin nomor satu adalah pentingnya komunikasi yang dibangun antara tim yang terdiri dari berbagai SKPD untuk penataan PKL dengan pihak PKL dan DPRD Kota Bogor.

"Poin nomor dua, DPRD Kota mendorong Pemkot Bogor untuk melakukan sensus atau pendataan PKL yang berada di seluruh Kota Bogor. Hal ini nantinya akan menjadi landasan dalam mengambil kebijakan, agar kita bisa memprioritaskan para pedagang yang merupakan asli warga Kota Bogor. Sebab, data sementara menunjukkan hanya 34 persen saja warga Kota Bogor yang menjadi PKL," jelas Anita.

Anita juga menerangkan poin nomor tiga berbunyi, Pemkot Bogor harus mempersiapkan lokasi yang tepat dan cukup menguntungkan untuk semua pihak terlebih dulu sebelum melakukan penertiban hingga penataan. 

Baca Juga : Noel Lantik Ketua Prabowo Mania Kabupaten Bogor, Hakul Yakin Prabowo Subianto Raup 90 Persen Suara

Lalu di poin nomor empat, Anita menyampaikan Pemkot Bogor harus memprioritaskan anggaran untuk penataan agar benar-benar tercapai pelaksanaan penertiban yang sesuai dengan asas kemanusiaan yang berlandaskan peraturan.