Cegah Konflik Pemilu 2024, Rudy Susmanto Ingatkan Disdukcapil Soal Validasi Data Penduduk Kabupaten Bogor

INILAHKORAN, Bogor - Guna mencegah potensi konflik pada Pemilu 2024 mendatang, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto mengingatkan Disdukcapil untuk simultan melakukan validasi data penduduk Kabupaten Bogor.

Rudy berpendapat, Disdukcapil merupakan organ pemerintahan dalam mengelola data kependudukan yang memiliki peran strategis terkait validasi data penduduk Kabupaten Bogor. Sebab, hajat demokrasi Pemilu 2024 erat berhubungan dengan data kependudukan untuk mencegah potensi konflik. 

"Disdukcapi harus sesegera mungkin mengupgrade dan melakukan validasi data penduduk Kabupaten Bogor. Karena tahun depan bangsa Indonesia akan memasuki tahun pesta demokrasi, Pemilu 2024," ucap Rudy, Rabu 22 Februari 2023. 

Satu hal yang perlu menjadi perhatiannya yakni jumlah penduduk yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor. Data BPS menyebutkan, jumlah penduduk Bumi Tegar Beriman tidak sesuai dengan prediksi sebab bukan bertambah malah berkurang.

"Tahun 2021, penduduk Kabupaten Bogor berjumlah 5,9 juta jiwa, diprediksi tahun 2022 jumlahnya 6 juta jiwa, tapi berdasarkan hasil sensus penduduk, selesai covid-19 yang tadinya 5,9 juta jumlah penduduk Kabupaten Bogor saat ini 5,4 juta jiwa berarti berkurang sekitar 500 ribu jiwa," sambungnya.

Rudy menuturkan, berkurangnya jumlah penduduk antara lain disebabkan migrasi. Banyak warga pendatang yang telah bertahun-tahun menjadi penghuni Kabupaten Bogor berpindah ke daerah lain karena kehilangan sumber pendapatan ekonomi. 

Dia pun meminta pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk akibat urbanisasi ataupun migrasi harus dicermati secara utuh.

"Karena berkaitan dengan data pemilih. Nanti mereka dicatat sebagai pemilih di daerah mana, daerah pemilihan (Dapil) mana, atau dapil berapa," tutur Rudy.

Untuk itu, di tengah upaya KPU memvalidasi data pemilih, Disdukcapil Kabupaten Bogor harus juga berperan aktif. Salah satunya terus melakukan upgrade data penduduk berdasarkan data asli dari lapangan atau tidak berdasarkan prediksi yang dilakukan Disdukcapil maupun BPS yang sample sensusnya diambil pada tahun-tahun sebelumnya.

"Pemilu legislatif, presiden dan kepala daerah, dimana data Kependudukan menjadi salah satu hal yang wajib dalam menentukan jumlah pemilih  setiap wilayah, sehingga dengan terupdatenya data kependudukan hari ini, tentunya bisa meminimalisir terjadinya konflik pelaksanaan pemilu. Kalau datanya valid, pemilu bisa  berjalan lancar, jujur, adil dan langsung umum bebas rahasia," tukasnya.*** (reza zurifwan)