Cimahi Kota Terpadat ke-5, Setara dengan Jakarta Pusat

INILAHKORAN.ID – Sebagai salah satu dari lima kota terpadat di Indonesia, kota Cimahi kini menghadapi tantangan demografi yang sangat serius.

Tingkat kepadatan penduduk saat ini telah mencapai angka 14.000 jiwa per kilometer persegi, sebuah angka yang setara dengan kepadatan wilayah Jakarta Pusat.

Kondisi tersebut memaksa Pemkot Cimahi untuk merumuskan strategi penataan ruang yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang demi kenyamanan warga.

Wakil Wali kota Cimahi, Adhitia Yudisthira mengakui penanganan masalah kepadatan tidak bisa dilakukan secara parsial atau solusi instan. Menurutnya, diperlukan pendekatan menyeluruh yang mempertimbangkan kondisi hingga 25 -50 tahun ke depan.

Salah satu langkah strategis yang sedang ditunggu, yakni penyesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat agar selaras dengan kebutuhan perkembangan kota.

"Kita tidak bisa lagi berbicara konsep masa lalu. Untuk kawasan residensial, model landed house atau rumah tapak sudah tidak relevan lagi dengan kondisi lahan yang ada," kata Adhitia saat ditemui di Kelurahan Cibabat, Rabu (22/4/2026).

"Arah kebijakan pembangunan ke depan harus beralih sepenuhnya ke konsep hunian vertikal," ungkapnya.

Adhitia menyebut, tingginya angka kepadatan penduduk juga membawa dampak berantai berupa masalah sosial, ekonomi, hingga lingkungan hidup.

Oleh karena itu, Pemerintah kota Cimahi tengah melakukan penyesuaian mendalam terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

"Tujuannya agar Cimahi tetap menjadi kota yang layak huni meski populasi terus bertambah," sebutnya.

Menanggapi wacana kemungkinan penyeleksian atau pembatasan penduduk baru, Adhitia menegaskan hal tersebut tidak mungkin dilakukan. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), setiap warga memiliki hak yang sama untuk berpindah dan tinggal.

Alih-alih melakukan pembendungan atau operasi yustisi yang represif, strategi yang diambil yakni pengendalian melalui pendataan yang ketat, rutin, dan akurat. Pemerintah memastikan setiap pergerakan penduduk terekam dalam sistem administrasi yang baik.

"Kuncinya ada di data. Kami memiliki berbagai inovasi program di Disdukcapil seperti Sikoper, Dilanda Cinta, hingga Jebol Bawa Tas. Program-program ini dirancang untuk memudahkan pelayanan sekaligus memastikan data kependudukan tetap terkontrol dengan rapi," ujarnya.

Meski begitu, Pemkot Cimahi meraih kepercayaan besar lantaran ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) se-Provinsi Jawa Barat.

"Penunjukan ini bukan tanpa alasan, melainkan sebagai pengakuan atas kinerja luar biasa yang ditorehkan oleh instansi pelayanan publik tersebut, di mana berbagai indikator capaian nasional berhasil dilampaui dengan angka yang sangat memuaskan, bahkan mendekati angka sempurna," bebernya.

Menurutnya, keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa sistem administrasi kependudukan di daerahnya telah berjalan sangat efektif.

Hal ini terlihat dari capaian target perekaman data yang jauh melampaui standar yang ditetapkan pemerintah pusat, serta kesadaran masyarakat yang sangat tinggi dalam melengkapi dokumen kependudukan, mulai dari warga dewasa hingga anak-anak.

"Keunggulan pelayanan di Cimahi juga tidak lepas dari komitmen untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan berwibawa," ujarnya.

Adhitia menyebut, Status Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) yang telah diraih menjadi fondasi kuat mengapa pelayanan administrasi kependudukan di sini dikenal sangat cepat, akurat, dan transparan.

Dengan berbagai prestasi ini, Cimahi kini menjadi role model atau daerah terdepan yang patut ditiru oleh daerah lain dalam hal pelayanan publik.

"Alhamdulillah, kota Cimahi dipercaya menjadi tuan rumah Rakor Kadisdukcapil se-Provinsi Jawa Barat di MPP. Ini merupakan kebanggaan karena Disdukcapil kita banyak mengukir prestasi," ucapnya.

Adhitia memaparkan rincian capaian gemilang tersebut. Untuk target perekaman data kependudukan, standar nasional ditetapkan sebesar 80 persen, namun Cimahi mampu menembus angka di atas 99 persen. Hal serupa juga terjadi pada kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).

"Target nasional untuk KIA hanya 60 persen, tapi kita sudah mencapai 99,6 persen. Angka yang sangat luar biasa," tegasnya. ***