CORE: Pemangkasan Kuota LPG 3 kg Butuh Transisi

INILAH, Jakarta- Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pemerintah perlu menyiapkan masa transisi dan uji coba (piloting) sebelum memangkas kuota dan volume energi bersubsidi, termasuk LPG 3 kilogram.

Menurut Faisal, perubahan kebijakan energi, khususnya pengurangan subsidi, memiliki risiko karena membutuhkan perubahan perilaku konsumen dalam menggunakan sumber energi.

“Risiko ini yang harus diantisipasi pemerintah dan membutuhkan masa transisi dan juga piloting,” kata Faisal saat dihubungi di Jakarta, Selasa (29/9).

Ia mengatakan peralihan dari LPG ke kompor listrik, jaringan gas (jargas), maupun compressed natural gas (CNG) membutuhkan penyesuaian perilaku masyarakat. Untuk itu, pemerintah perlu menyiapkan anggaran untuk mendukung proses transisi sekaligus memitigasi risiko yang muncul.

Faisal menyampaikan pengurangan subsidi akan langsung berdampak kepada masyarakat yang sebelumnya menerima manfaat subsidi, terutama apabila mereka belum memiliki akses terhadap sumber energi alternatif.

Menurut dia, keberhasilan transisi bergantung pada kemampuan masyarakat penerima subsidi untuk beralih ke sumber energi lain tanpa mengalami penurunan daya beli akibat perubahan harga.

Apalagi, lanjut dia, kalangan calon kelas menengah dan menengah masih banyak yang bergantung pada barang-barang atau energi yang disubsidi, baik itu LPG maupun bahan bakar minyak (BBM).

Dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-7 di Jakarta, Selasa, pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 sebesar Rp261,5 triliun, turun Rp11,44 triliun dari alokasi sebelumnya Rp272,94 triliun.

Pemangkasan terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG 3 kg yang ditetapkan Rp131,39 triliun, turun dari Rp143,84 triliun. Sementara subsidi listrik tetap Rp130,11 triliun.

Dari sisi volume, BBM bersubsidi ditetapkan 19,56 juta kiloliter, turun dari 20,09 juta kiloliter. Adapun volume LPG tabung 3 kg ditetapkan 8 juta metrik ton, turun dari sebelumnya 8,95 juta metrik ton.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan bahwa pemerintah menyiapkan sejumlah alternatif untuk mengurangi konsumsi LPG 3 kg, seperti CNG 3 kg, kompor listrik, serta pembangunan jargas dan pipa transmisi. (bsf)