Data Jemaah Umrah Asal Jabar 'Gelap', 58 Ribu Tertahan di Jeddah

INILAHKORAN.ID - Di tengah kabar 58 ribu jemaah umrah tertahan di Jeddah akibat meningkatnya dinamika keamanan di kawasan Timur Tengah, publik Jawa Barat justru dihadapkan pada satu persoalan krusial, ketiadaan data resmi.

Hingga kini, Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat belum dapat memastikan berapa jumlah jemaah asal Jabar yang terdampak. Padahal, Jawa Barat dikenal sebagai salah satu provinsi dengan jumlah jemaah umrah terbesar di Indonesia.

Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat, Boy Hari Novian mengakui, pihaknya masih menunggu konfirmasi dari pemerintah pusat. Akses terhadap sistem pendataan pun belum tersedia.

“Belum, masih diminta ke pusat, tapi belum ada balasan. Kami juga belum bisa mengakses Siskopatuh,” ujar Boy dikutip Senin 2 Maret 2026.

Menurutnya, pusat masih melakukan pendataan riil terhadap jemaah yang terdampak, termasuk rekapitulasi dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Situasi ini membuat daerah belum memiliki gambaran utuh terkait jumlah jemaah yang tertahan maupun yang keberangkatannya harus ditunda.

“Belum ada. Kami masih menunggu konfirmasi data dari pusat karena pusat juga masih mendata data riil jemaah dari PPIU,” ucapnya.

Di tengah ketidakpastian data, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Jawa Barat tetap menyampaikan sejumlah langkah antisipatif sesuai arahan pusat.
Pertama, jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat diminta menunda perjalanan hingga situasi keamanan di Timur Tengah dinilai kondusif.

“Kami mengimbau jemaah yang akan berangkat agar menunda dulu sampai kondisi memungkinkan,” tuturnya.

Imbauan ini menjadi sinyal bahwa pemerintah mengambil langkah kehati-hatian di tengah dinamika geopolitik kawasan.

Kedua, bagi jemaah yang sudah berada di Arab Saudi, diminta tetap tenang dan secara berkala memantau jadwal kepulangan. Boy memastikan, hingga saat ini penerbangan dari Arab Saudi menuju Indonesia masih berjalan sesuai jadwal, termasuk oleh Saudi Airlines.

“Untuk penerbangan kepulangan, sejauh ini masih berjalan sesuai jadwal,” katanya.

Ketiga, PPIU diminta terus berkoordinasi dengan otoritas teknis urusan haji di Jeddah serta KJRI guna memperoleh informasi terbaru terkait perkembangan situasi.

Imbauan WNI di Arab Saudi

Sementara itu, KBRI Riyadh secara resmi mengeluarkan imbauan kepada seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Arab Saudi.

Dalam surat bernomor 016/PSOSBUD/II/2026/RYD tertanggal 28 Februari 2026, KBRI meminta WNI tetap tenang namun meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan situasi keamanan di lingkungan masing-masing.

WNI diimbau tidak panik, tetap siaga, dan aktif memantau informasi dari sumber resmi serta terpercaya. Selain itu, masyarakat diminta mematuhi arahan otoritas Pemerintah Arab Saudi maupun imbauan dari KBRI.

KBRI juga menekankan pentingnya lapor diri bagi WNI yang belum mendaftarkan keberadaannya melalui laman resmi Kementerian Luar Negeri, guna memudahkan koordinasi dan perlindungan apabila terjadi situasi darurat.

Guna mempercepat arus informasi, WNI didorong bergabung dalam grup WhatsApp resmi paguyuban di wilayah masing-masing. Mereka juga diingatkan menyimpan dokumen penting seperti paspor, iqama, dan identitas lain dalam bentuk fisik maupun digital.

Terkait mobilitas, perjalanan yang tidak mendesak ke wilayah yang berpotensi terdampak eskalasi keamanan diminta ditunda. Bagi yang telah memiliki jadwal penerbangan, disarankan segera berkoordinasi dengan maskapai guna memastikan status penerbangan.

Dalam kondisi darurat, WNI dapat menghubungi hotline KBRI Riyadh melalui WhatsApp di nomor +966 569173990.

KBRI menegaskan terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan otoritas setempat. Informasi lanjutan akan segera disampaikan apabila terdapat perkembangan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Di tengah situasi yang masih dinamis, masyarakat diimbau tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi dan hanya mengacu pada pernyataan resmi pemerintah serta penyelenggara perjalanan umrah.