Dedi Mulyadi Bongkar 50 Bangunan Liar di Bandung, Trotoar Kembali ke Fungsi Awal

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar kembali menata ulang ruang publik di Kota Bandung. Gubernur Jabar Dedi Mulyadi turun langsung menertibkan sekitar 50 bangunan liar di depan Kampus Poltekkes Kemenkes Bandung menggunakan ekskavator, Selasa (12/5/2026).

Langkah penertiban itu dilakukan setelah kawasan trotoar dan taman di lokasi tersebut dinilai kehilangan fungsi akibat dipenuhi bangunan semipermanen selama bertahun-tahun. Ruang pejalan kaki yang seharusnya terbuka, justru berubah menjadi area aktivitas liar yang mengganggu akses publik.

Dedi Mulyadi mengatakan, pembongkaran bukan sekadar penertiban fisik tetapi bagian dari upaya mengembalikan fungsi ruang kota agar sesuai peruntukannya.

“Jadi kita mengembalikan fungsi-fungsi seluruh area sesuai fungsinya. trotoar sesuai fungsi, taman sesuai fungsinya yang hampir 35 tahun dibangun tapi tidak difungsikan,” ujarnya.

Persoalan di kawasan itu, kata dia, bukan hanya soal estetika kota. Pihak Poltekkes Kemenkes Bandung disebut telah lama mengeluhkan terganggunya akses keluar-masuk kampus karena tertutup lapak pedagang.

Bahkan, Dedi mengungkapkan kondisi tersebut sempat membuat mobilitas penghuni kampus terhambat akibat akses yang terkunci oleh aktivitas perdagangan.

“Ini keluhan dari Poltekkes, mereka tertutup. Bahkan kalau mau keluar mereka nggak bisa, keburu digembok oleh yang jualan,” katanya.

Saat pembongkaran berlangsung, petugas juga menemukan minuman keras di salah satu bangunan yang ditertibkan. Temuan itu memperkuat alasan perlunya pengawasan terhadap aktivitas yang berkembang di area publik.

“Di sini, di warung penjual minuman keras, hampir satu box mobil ditemukan,” ungkapnya.

Meski bertindak tegas, Pemprov Jawa Barat mengklaim tetap mempertimbangkan aspek kemanusiaan bagi para pedagang terdampak. Pemerintah menyiapkan kompensasi, sebagai penyangga kebutuhan hidup sementara.

“Yang jelas mereka selama sebulan cukup buat makan di rumah,” ucapnya.

Adapun terkait relokasi, Dedi menegaskan prosesnya akan dibahas bersama Pemerintah Kota Bandung karena lokasi tersebut merupakan aset pemkot. Ia memastikan penataan tidak berhenti pada pembongkaran, tetapi juga disertai pencarian solusi agar pelaku usaha kecil tetap bisa beraktivitas secara tertib.

“Kita cari dengan Pemkot ya. Kalau persoalan penempatan kan kewenangan Pemkot, ini asetnya Pemkot. Setelah ini kita carikan solusi, yang penting mereka pulang ke rumah, buat bekel (bekal) sebulan cukup dulu,” katanya.

Dedi menegaskan, pembenahan kawasan perkotaan di Bandung akan terus berlanjut. Ia ingin wajah ibu kota Provinsi Jawa Barat tampil lebih tertata tanpa menghilangkan denyut ekonomi masyarakat.

“Nanti setelah itu kita diskusi, apa yang harus dilakukan ke depan, bagaimana caranya ibu kota Provinsi Jawa Barat ini kelihatan bersih, rapih, dan indah, dan ekonomi masyarakat berjalan,” tegasnya.