Dedi Mulyadi Klaim Arus Investasi Mampu Lampaui Dampak PHK di Jabar

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai perdebatan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap tidak berimbang. 

Dedi Mulyadi Klaim Arus Investasi Mampu Lampaui Dampak PHK di Jabar
Bagi Pemprov Jabar, investasi di sektor manufaktur, kendaraan listrik, pusat data, dan industri berbasis teknologi menjadi instrumen utama menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja. (dok)

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menilai perdebatan mengenai pemutusan hubungan kerja (PHK) kerap tidak berimbang. 

Di tengah maraknya kabar ribuan pekerja kehilangan pekerjaan, dia menegaskan arus investasi yang masuk ke Jabar justru menghasilkan penyerapan tenaga kerja dalam jumlah jauh lebih besar.

Menurutnya, ukuran kesehatan sektor ketenagakerjaan tidak bisa hanya dilihat dari angka PHK. Terpenting kata dia, adalah membandingkannya dengan jumlah lapangan kerja baru yang tercipta akibat masuknya investasi ke daerah.

"Kalau ada PHK 5.000, masuk 100.000, ya jangan ribut. Kan ada yang masuk," ujar Dedi Mulyadi, Minggu (2/8/2026).

Penegasan ini disampaikan Dedi di tengah meningkatnya sorotan terhadap gelombang PHK, yang terjadi di sejumlah sektor industri. Namun, Dedi menilai informasi mengenai pembukaan lapangan kerja baru sering kali tenggelam oleh narasi negatif yang lebih mudah menarik perhatian publik.

"Sentimen di media sosial itu kalau berita buruk tentang pemerintahan menjadi headline, viral. Tetapi berita positif menjadi tidak viral. Ini opini yang harus dibangun," ucapnya.

Data Pemprov Jabar menunjukkan, realisasi investasi sepanjang semester I 2026 mencapai Rp138,13 triliun. Nilai investasi tersebut diklaim mampu menyerap 246.887 tenaga kerja baru di berbagai sektor usaha.

Capaian itu sekaligus memperkuat posisi Jabar sebagai salah satu tujuan utama investasi nasional. Di sisi lain, tingginya penyerapan tenaga kerja menjadi modal penting bagi pemerintah daerah untuk meredam dampak PHK yang masih terjadi di sejumlah perusahaan.

Dedi mencontohkan pembangunan pusat data berstandar tinggi di Purwakarta,yang disebut mampu membuka ribuan peluang kerja baru. Proyek tersebut berdiri di kawasan bekas aset Indosat dan menjadi bagian dari ekspansi industri digital di Jabar.

"Saya sudah dua hari ini. Kemarin saya di Purwakarta ada 3.000 tenaga kerja untuk data center, yang di tempat Indosat zaman dulu. Data center tier 1 pertama di Indonesia, itu 3.000 tenaga kerja," ucapnya.

Selain sektor teknologi, industri kendaraan listrik juga menjadi penyerap tenaga kerja signifikan. Pabrik kendaraan listrik BYD di Kabupaten Subang, menurut Dedi, masih terus melakukan ekspansi perekrutan untuk memenuhi kebutuhan produksi yang meningkat.

"Kemudian ke BYD, itu hampir 9.000 sekarang rekrutmen baru karena produknya diminati," katanya.

Meski demikian, tantangan ketenagakerjaan Jabar belum sepenuhnya selesai. Masuknya investasi memang membuka peluang kerja baru, tetapi pemerintah tetap dituntut memastikan kualitas pekerjaan, keberlanjutan industri, serta kesiapan tenaga kerja lokal agar mampu mengisi kebutuhan sektor-sektor strategis yang terus berkembang.

Dedi memastikan Pemprov Jabar akan terus mendorong investasi sekaligus menginformasikan dampaknya kepada masyarakat agar tidak muncul persepsi bahwa kondisi ketenagakerjaan daerah hanya diwarnai kabar PHK.

"Nanti kita sampaikan di berbagai tempat, investasi masuk, orang kerja semakin banyak," tuturnya.

Bagi Pemprov Jabar, investasi di sektor manufaktur, kendaraan listrik, pusat data, dan industri berbasis teknologi menjadi instrumen utama menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Tantangannya kini bukan sekadar menarik investor, melainkan memastikan manfaat investasi benar-benar dirasakan oleh tenaga kerja lokal secara berkelanjutan. 


Editor : Doni Ramdhani