Dedi Mulyadi Copot Kepala Tikomdik Disdik Jabar, Buntut Kisruh SPMB 2026

INILAHKORAN.ID - Gangguan dalam pelaksanaan Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) 2026 memakan korban jabatan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mencopot Kepala UPTD Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat, Suhendar, menyusul membludaknya keluhan masyarakat terkait sistem digital penerimaan murid baru.

Keputusan tersebut diambil, setelah Dedi meninjau aduan masyarakat dan menerima berbagai laporan dari orang tua siswa yang mengalami kendala saat mengikuti tahapan PCMB di Disdik Jabar, Selasa (9/6/2026). Persoalan yang muncul tidak hanya menyangkut akses sistem, tetapi juga menyentuh validitas data hingga mekanisme pendaftaran peserta.

Sejumlah warga mengeluhkan akun yang tak kunjung terverifikasi, kesulitan masuk ke aplikasi, data peserta yang tidak terbaca sistem, hingga peserta program Sekolah Maung yang harus kembali mengikuti proses melalui jalur reguler.

Situasi itu memicu kemarahan Dedi. Di hadapan jajaran pengelola sistem, ia menilai persoalan yang terjadi menunjukkan lemahnya pengelolaan teknologi informasi dalam proses persiapan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026.

Tak lama setelah melakukan inspeksi dan mendengar penjelasan tim Tikomdik, ia langsung memerintahkan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Barat, Dedi Sopandi untuk menonaktifkan pejabat yang bertanggung jawab atas sistem tersebut.

"Betul. Kepala UPTD Tikomdik untuk sementara dinon aktifkan dulu," ujar Dedi, Rabu (10/6/2026).

Dalam dialog yang berlangsung di kantor Disdik Jabar, Dedi secara terbuka mempertanyakan kapasitas Suhendar dalam memimpin unit yang menangani teknologi informasi pendidikan.

Menurutnya, pengelolaan sistem yang menjadi tulang punggung layanan publik tidak boleh diserahkan kepada pihak yang tidak memiliki kompetensi memadai di bidang digital.

"Anda ngerti enggak bidang ini? Anda latar belakangnya apa? Siapa yang merekomendasikan anda di bidang ini?" tanya Dedi saat itu.

Selain itu, Dedi juga menyoroti penggunaan aplikasi yang tidak terintegrasi dengan sistem teknologi informasi yang selama ini dibangun Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Ia menegaskan, telah menetapkan kebijakan bahwa seluruh aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemprov Jabar harus berada dalam satu sistem pengelolaan yang terpusat di Diskominfo. Karena itu, perangkat daerah tidak diperkenankan mengembangkan aplikasi sendiri di luar kebijakan tersebut.

Sebagai langkah perbaikan, penanganan teknis SPMB 2026 kini dikembalikan ke Diskominfo Jawa Barat. Sementara, Kepala Bidang e-Government Diskominfo Jabar, Mark Aditya ditunjuk sebagai pelaksana harian Kepala UPTD Tikomdik hingga ditetapkan pejabat definitif.

"Ditangani dulu sampai ada definitif pejabat baru," ujarnya.

Di tengah polemik yang berkembang, Dedi meminta masyarakat memahami bahwa PCMB bukan proses penerimaan siswa baru yang menentukan kelulusan atau penempatan sekolah.

Menurutnya, tahapan tersebut hanya berfungsi sebagai instrumen pemetaan untuk mengetahui jumlah serta sebaran calon peserta didik yang akan mengikuti SPMB di seluruh wilayah Jawa Barat.

Data hasil pemetaan itu nantinya menjadi dasar pemerintah, dalam menyusun kebutuhan layanan pendidikan dan mempersiapkan proses seleksi yang akan dimulai pada pertengahan Juni.

“Pemetaan calon murid baru (PCMB) itu tujuannya untuk memetakan seluruh siswa di seluruh sekolah provinsi Jawa Barat di sekolah-sekolah negeri,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan seluruh persoalan teknis dapat diselesaikan sebelum pembukaan resmi SPMB 2026 pada 15 Juni mendatang. Setelah tahapan tersebut dimulai, calon murid yang memenuhi persyaratan akan mengikuti proses seleksi dan penempatan sesuai jalur yang dipilih.***