Dedi Mulyadi Larang Ngaspal Jalan Malam Hari, Ini Alasannya...

INILAHKORAN, Bandung — Gubernur Jawa Barat dedi mulyadi mengeluarkan larangan tegas terhadap pengerjaan jalan beraspal (hotmix) pada malam hari.

Ia menilai, pengerjaan di waktu gelap dan lembap berisiko besar menurunkan kualitas jalan. Larangan itu disampaikan Dedi melalui pernyataan video yang diterima Senin 27 Oktober 2025.

Menurutnya, cuaca di sejumlah wilayah Jabar saat ini tidak mendukung, terutama karena intensitas hujan tinggi dan kabut tebal di kawasan pegunungan.

“Saya sampaikan kepada seluruh warga Jabar agar ikut mengawasi bahkan menghentikan apabila ada kegiatan penghotmikan malam hari. Karena sekarang itu hujan, malam hari kadang berkabut, kalau di daerah-daerah pegunungan nanti kualitas hotmiknya buruk,” ujar Dedi.

Dedi menjelaskan, kondisi suhu udara dan kelembapan malam hari tidak ideal untuk proses pengaspalan, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan teknis dan pengurangan volume pekerjaan.

“Potensi pengurangan volume dan buruknya udara karena tidak cocok dengan penghotmikan jalan itu akan terjadi,” tambahnya.

Guna memastikan larangan ini benar-benar dijalankan, Dedi telah memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Jawa Barat berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh kabupaten/kota.

“Saya sudah meminta Kepala PU agar berkoordinasi dengan jajaran satuan lalu lintas di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat untuk sama-sama melakukan pengaturan pembangunan peningkatan jalan,” katanya.

Dedi menegaskan, seluruh pengerjaan jalan di Jawa Barat harus dilakukan pada siang hari, mulai pukul 09.00 hingga 15.00 WIB, agar mutu jalan terjaga dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.

“Dilakukan siang hari, waktunya antara jam 9 sampai jam 3 sore. Nanti pas jam pulang orang kerja kan bisa istirahat dulu. Tidak boleh ada pengerjaan saat malam hari,” tegasnya.

Selain menertibkan kontraktor dan dinas terkait, Dedi juga meminta partisipasi masyarakat untuk mengawasi setiap proyek jalan di lingkungannya. Ia mengimbau warga ikut memantau agar hasil pembangunan sesuai standar dan tidak merugikan masyarakat.