Dedi Mulyadi Libatkan Petani Kecil dan Sekolah sebagai Tulang Punggung Produksi MBG Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar menjadi skema bantuan pangan, melainkan harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena itu, petani kecil dan sekolah didorong menjadi aktor utama dalam rantai produksi MBG di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi Libatkan Petani Kecil dan Sekolah sebagai Tulang Punggung Produksi MBG Jabar
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar menjadi skema bantuan pangan, melainkan harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena itu, petani kecil dan sekolah didorong menjadi aktor utama dalam rantai produksi MBG di Jawa Barat.

INILAHKORAN.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh sekadar menjadi skema bantuan pangan, melainkan harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Karena itu, petani kecil dan sekolah didorong menjadi aktor utama dalam rantai produksi MBG di Jawa Barat.

Penegasan tersebut disampaikan Dedi usai mengikuti rapat koordinasi penyelenggaraan MBG di Jawa Barat bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta para bupati dan wali kota di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu 17 Desember 2025.

Menurut Dedi, alokasi anggaran MBG untuk Jawa Barat yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun harus dikelola dengan pendekatan keadilan ekonomi. Dana besar itu, kata dia, wajib berputar di seluruh wilayah Jawa Barat dan langsung menyentuh masyarakat, terutama pelaku usaha kecil di sektor pangan.

Untuk itu, Dedi menekankan pentingnya membangun ekosistem ekonomi daerah dengan memaksimalkan peran bank daerah serta memastikan kebutuhan bahan pangan MBG bersumber dari petani kecil lokal.

“Sehingga MBG merupakan pasar untuk masyarakat mengakses pasar penjualan telur, penjualan ikan, penjualan sayur-sayuran, penjualan beras. Sehingga para petani bisa langsung menjual ke penyedia jasa layanan MBG. Tidak berputar ke beberapa tangan,” ujarnya.

Skema penyerapan langsung ini, lanjut Dedi, akan menciptakan harga yang lebih kompetitif sekaligus memberi insentif lebih besar bagi petani. Dengan menjual hasil produksi langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), rantai distribusi bisa dipangkas dan nilai tambah tetap berada di tingkat produsen.

Selain petani, Pemprov Jabar juga mendorong sekolah bertransformasi menjadi ruang produktif penyedia pangan MBG. Sekolah diharapkan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga produsen bahan pangan.

“Jadi anak-anak sekolah didorong untuk pemelihara ayam, menanam sayur, dan kemudian menanam pisang, menanam beras. Dan itu bagian dari pembelajaran pendidikan, karena di sekolah itu ada pelajaran IPA,” ucapnya.

Konsep sekolah produktif ini sekaligus diarahkan sebagai model pembelajaran kontekstual. Aktivitas pertanian di lingkungan sekolah dapat menjadi sarana outing class yang membangun pola pikir produktif dan kemandirian siswa.

“Bahkan saya menyarankan halaman-halaman sekolah itu juga digunakan menjadi tempat produktivitas pertanian, termasuk sayur-sayuran bisa ditanam di sekolah. Nah kalau semua ini berjalan, maka uang yang beredar itu akan beredar dari tangan ke tangan, dari saku ke saku masyarakat,” katanya.

Dedi optimistis, jika skema tersebut berjalan konsisten, program MBG tidak hanya berdampak pada perbaikan gizi, tetapi juga menjadi motor akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Barat.

“Sehingga ini akan melahirkan daya dukung, daya dorong pertumbuhan ekonomi Jawa Barat,” tandasnya.***


Editor : JakaPermana