Dedi Mulyadi Sebut Keinginan Demonstran Sederhana, Hanya Ingin Penyelenggara Pemerintahan Lakukan Hal Benar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, keinginan yang diharapkan para demonstran kala melakukan aksi sejatinya cukup sederhana.

Dedi Mulyadi Sebut Keinginan Demonstran Sederhana, Hanya Ingin Penyelenggara Pemerintahan Lakukan Hal Benar
Demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, baik oleh mahasiswa, komunitas pengemudi ojek online (ojol) hingga elemen masyarakat, tak lain hanya menginginkan penyelenggara pemerintah melakukan hal yang benar. (dok)

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, keinginan yang diharapkan para demonstran kala melakukan aksi sejatinya cukup sederhana.

Demonstrasi yang dilakukan beberapa waktu lalu, baik oleh mahasiswa, komunitas pengemudi ojek online (ojol) hingga elemen masyarakat, tak lain hanya menginginkan penyelenggara pemerintah melakukan hal yang benar.

Kebijakan yang dikeluarkan kata dia, betul-betul harus sesuai keinginan masyarakat, bukan pada golongan. Khususnya dalam pemanfaatan anggaran, yang harus untuk kepentingan masyarakat.

"Jadi masyarakat yang demo kemarin itu, dia tidak ngerti politik. Cuma dia punya keinginan agar penyelenggara pemerintahnya benar. Segitu aja. Duitnya ulah dipiceunan (jangan dibuang)," ujar Dedi dikutip Minggu 7 September 2025.

Demikian pula di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat kata dia, dimana karena adanya aksi tersebut, terstimulasi untuk kembali merealokasi anggaran yang kurang penting ke kebijakan prorakyat.

Salah satunya, muncul kebijakan menganggarkan dari APBD Jabar untuk asuransi pekerja informal. Dimana diharapkan mampu mengurangi beban ekonomi masyarakat.

"Selama demo ini, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah bisa menyisir keuangan hampir Rp140 miliar rupiah. Selama demo itu. Dan nanti ini ibu-ibu yang suaminya kerjanya serabutan, jadi tukang manggul, tukang mikul, tukang sapu, tukang bangunan, tukang apapun yang bukan tenaga kerja formal mendapat asuransi," ucapnya.

Ke depan, pembiayaan premi asuransinya akan ditekel bersama dengan pemerintah kabupaten/kota, supaya semakin banyak masyarakat pekerja informal yang terkover.

"Nanti bisa bersama-sama membagi dua, pembayaran preminya," kata dia.

Bila nanti ada pekerja informal yang mendapat musibah meninggal dunia, maka keluarga yang ditinggalkan kata Dedi, akan mendapat santunan Rp144 juta untuk menyambung hidup.

Demikian pula bila sakit, juga nantinya biaya pengobatan akan ditanggung oleh asuransi yang dimiliki

"Kemudian selama tidak bekerja (karena sakit), nanti upah kerjanya dibayarkan oleh asuransi," tandasnya. 


Editor : Doni Ramdhani