Pendidikan Jadi Prioritas di 2027, Dedi Mulyadi Pastikan Bantuan untuk Swasta

INILAHKORAN.ID - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan sektor pendidikan menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada 2027. 

Fokus tersebut diarahkan untuk memperluas akses pendidikan menengah, sekaligus memperkuat dukungan pembiayaan bagi sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah melalui program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSK).

Menurut Dedi, tanggung jawab Pemprov Jabar tidak hanya mencakup SMA dan SMK negeri, tetapi juga pendidikan setingkat Madrasah Aliyah. Maka dari itu, pelayanan pendidikan akan menjadi salah satu agenda utama dalam penyusunan kebijakan dan anggaran daerah tahun depan.

"Yang akan menjadi fokus kita ke depan adalah pelayanan pendidikan. Pelayanan pendidikan yang menyangkut kewajiban pemerintah provinsi. Kewajiban pemerintah provinsi adalah kewajiban pada pendidikan menengah atas SMA, SMK, bahkan sebagian yang dikelola Kementerian Agama yaitu madrasah aliyah," kata Dedi baru-baru ini.

Ia menegaskan, kebijakan pendidikan Pemprov Jabar tidak lagi berfokus pada sekolah negeri semata. Sekolah swasta yang tergabung dalam program Sekolah Swasta Kerja Sama (SSKS), juga akan terus memperoleh dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah.

"Kita tetap hari ini menyampaikan bahwa di 2027, kita juga ingin menyelesaikan itu di mana Pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya punya kebijakan untuk sekolah negeri, sekolah swasta pun mereka yang mengikuti program subsidi Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hari ini sudah secara bertahap mendapat pelayanan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Dedi mengungkapkan, Pemprov Jabar telah melunasi bantuan uang pembangunan bagi 3.000 siswa di program SSK pada tahap pertama. Ke depan, cakupan program akan diperluas agar semakin banyak siswa mendapatkan akses pendidikan tanpa terbebani biaya awal masuk sekolah.

"Maka sekarang disampaikan kepada pimpinan Komisi pendidikan (Komisi V DPRD Jabar), untuk tahap pertama uang pembangunannya sebanyak 3.000 orang sudah kita lunasi. Dan ini akan menjadi program prioritas untuk 2027 jumlahnya akan semakin besar, sehingga pelayanan dasar pendidikan di Jawa Barat sampai tingkat SMA, SMK, dan Madrasah Aliyah itu menjadi tanggung jawab negara/pemerintah provinsi," tuturnya.

Selain memperluas bantuan pendidikan, Pemprov Jabar juga akan mengarahkan anggaran pada peningkatan kualitas infrastruktur sekolah. Dedi menilai, kebutuhan mendesak saat ini bukan lagi biaya operasional, melainkan perbaikan sarana dan prasarana pendidikan.

"Nah, perlu saya sampaikan juga, karena di situ selalu saya mencoba untuk bertemu dengan seluruh kepala sekolah, berbicara, saya katakan, biaya operasional pendidikan dari dana BOS dan dana bantuan provinsi relatif cukup untuk siklus pendidikan. Yang harus mendapat tambahan adalah infrastrukturnya, kelengkapan sekolahnya, kelengkapan perlengkapannya, ruang kelasnya, toiletnya, kalau operasionalnya relatif cukup," katanya.

Maka dari itu, penguatan tersebut masih masuk dalam APBD Jabar 2027, guna memastikan keberlangsungan pendidikan siswa di Jawa Barat.