Dedi Mulyadi Ungkap Sebab Banyaknya Masyarakat Kelas Menengah ke Bawah Terjerat Hutang

INILAHKORAN, Bandung - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengungkap, sebab banyaknya masyarakat kelas menengah ke bawah yang terjerat hutang.

Sampai akhirnya sulit keluar dari zona kemiskinan lantaran banyak hutang, kemudian bergantung dari pertolongan pihak lain, salah satunya bantuan pemerintah.

Pertama banyaknya warga menengah ke bawah banyak hutang sebabnya kata Dedi, tidak mampu mengelola pembiayaan kebutuhan anaknya yang sekolah secara baik. Cenderung menuruti keinginan anak, yang akhirnya memaksakan diri mengeluarkan biaya tambahan.

“Problemnya apa? Satu, jajan anaknya tidak pernah berhenti setiap hari. Dua ketika outing class dia memaksakan diri, ketiga ketika study tour mereka memaksakan diri, empat ketika perpisahan memaksakan diri,” ujar Dedi baru-baru ini.

Akibatnya lanjut Dedi, banyak orang tua yang akhirnya mencari pinjaman walaupun bakal dibebankan bunga yang tinggi. Baik dari koperasi simpan pinjam, pinjaman online, hingga bank keliling.

“Ada bank emok, ada bank keliling, ada pinjol,” ucapnya.

Dari hasil kajiannya, di Jawa Barat pergerakan uang yang berasal dari rentenir, bank emok dan lain-lain ini lahir dari komunitas ibu-ibu di setiap Rukun Tetangga (RT).

“Dia adalah kaki tangan dari peredaran uang gelap itu dengan bunga tinggi,” ucapnya.

Masalah kaum menengah ke bawah di Jabar akhirnya makin problematik, ketika pemerintah memberikan bantuan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH), lantaran tidak dijadikan modal usaha.

“Duit PKH dipakai buat bayar bank emok, muncul lagi lewat bantuan ekonomi pinjaman modal, uangnya akan selalu habis,” tuturnya.

Fenomena ini terjadi bukan karena negara tidak memerhatikan warganya, mengingat sudah triliunan rupiah dikucurkan untuk memberikan stimulus ekonomi lewat bantuan sosial.

“Kaum menengah ke bawah problemnya mereka sudah tidak punya etos, mereka sudah tidak ingin lagi bekerja dengan baik, mereka hanya ingin menikmati, uang dikonsumsi bukan menjadi modal kerja,” katanya.

Dedi mengaku, ketergantungan di kelas menengah bawah ini tengah diupayakan untuk diturunkan.

“Membangun manusia yang kesadaran mengurangi beban ekonomi, maka perspektifnya kalau ingin membangun kesejahteran rakyat lakukan
empat hal,” ucapnya.

Pertama, bebaskan kaum menengah bawah dari biaya pendidikan, biaya pengobatan, biaya listrik dan berikan jaminan hari tua yang memadai.

Menurutnya ekosistem pendidikan saat ini melahirkan kekacuan yang membuat beban ekonomi memaksa orang tua untuk mencari jalan pintas.

Sebab itu, dia memastikan kebijakannya melarang study tour, melarang perpisahan atau wisuda sekolah adalah upayanya meretas jalan, agar warga Jabar terbebas dari beban ekonomi dunia pendidikan.

Sisi lain, berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Jabar juga paling tinggi di Indonesia dalam pinjaman online (pinjol), dengan angka mencapai Rp19,88 triliun per Januari 2025.

Angka tersebut 25 persen dari total utang pinjol nasional. Ada 23,16 juta entitas penerima pinjol di Indonesia dan Jabar mendominasi sebagai provinsi dengan utang pinjol terbesar.