Dedi Taufik Soroti Lima Isu Strategis Usai Pengukuhan Pengurus Korpri Kota Bekasi

INILAHKORAN.ID - Pengukuhan Dewan Pengurus Korpri Kota Bekasi masa bakti 2026 menjadi panggung evaluasi, sekaligus peringatan keras bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di kota dengan kompleksitas persoalan urban yang tinggi.

Bukan sekadar agenda seremonial, pelantikan ini diarahkan untuk menjawab tekanan kepadatan penduduk, banjir, kemacetan, hingga tuntutan digitalisasi layanan publik.

Ketua Dewan Pengurus Korpri Provinsi Jawa Barat, Dedi Taufik secara resmi mengukuhkan jajaran pengurus di Plaza Pemerintah Kota Bekasi, Senin 2 Maret 2026. Dalam arahannya, ia menegaskan Korpri harus menjadi motor reformasi birokrasi yang konkret dan terukur.

“Korpri harus menjadi garda terdepan dalam membangun budaya kerja yang berorientasi pada kepuasan masyarakat. ASN dituntut semakin profesional, adaptif, dan responsif terhadap perubahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik yang transparan,” ujar Dedi Taufik.

Sebagai kota penyangga ibu kota, Kota Bekasi menghadapi tekanan demografis serius dengan kepadatan penduduk mencapai 12.113 jiwa per kilometer persegi. Kondisi ini berdampak langsung pada persoalan ruang hidup, mulai dari banjir akibat sistem drainase yang belum optimal hingga kemacetan yang menggerus produktivitas ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi Bekasi yang tetap positif di atas 5 persen dinilai sebagai peluang sekaligus tantangan. ASN dituntut mampu merancang kebijakan transportasi dan rekayasa lalu lintas berbasis data agar pertumbuhan tersebut tidak tersendat oleh persoalan klasik perkotaan.

Dalam konteks tersebut, Dedi merumuskan lima isu strategis yang harus menjadi fokus Korpri Kota Bekasi, adaptasi teknologi informasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan integritas dan netralitas ASN, kesejahteraan ASN, serta sinergi mendukung visi pembangunan daerah.

Capaian Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Bekasi tahun 2025 yang meraih skor 3,96 dengan predikat 'Sangat Baik' diapresiasi. Namun ia mengingatkan, digitalisasi bukan sekadar pencapaian angka.

“Digitalisasi tidak boleh berhenti pada aplikasi saja, tetapi harus berdampak nyata. Korpri diharapkan mampu mendorong ASN mengoperasikan sistem perizinan dan layanan sosial secara efektif dan inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat,” ucapnya.

Dalam sektor kesehatan, Bekasi telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) sebesar 99,62 persen pada 2024. Meski demikian, tingkat kepuasan warga di bidang pendidikan dan sosial masih berada di kisaran 75-76 persen. Tantangan berikutnya adalah meningkatkan efektivitas layanan kesehatan preventif serta integrasi pelayanan bagi kelompok rentan.

Data juga menunjukkan Indeks Profesionalitas ASN Kota Bekasi tahun 2023 berada di angka 85,35 atau kategori 'Tinggi'. Meski tergolong baik, Dedi mendorong peningkatan hingga menembus kategori 'Sangat Baik' dengan skor di atas 90 melalui disiplin dan kepekaan sosial yang lebih kuat.

Korpri sebagai Mitra Strategis Pemkot
Kepada pengurus yang baru dilantik, Dedi menekankan pentingnya kepemimpinan yang bijaksana dan inovatif agar Korpri tidak hanya menjadi wadah organisasi, tetapi juga mitra strategis Pemerintah Kota Bekasi dalam mewujudkan pembangunan inklusif dan berkelanjutan.

“Mari kita jadikan Korpri Kota Bekasi sebagai penguat profesionalisme yang relevan dengan tantangan zaman, demi meningkatkan pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” tegasnya.***