Dedi Tegas Soal Pungutan

Oleh: Yuliantono

INILAH, Bandung - Pagar sekolah semestinya menjadi bagian dari fasilitas yang membuat siswa merasa aman. Namun, pembangunan pagar senilai Rp700 juta di SMKN 15 Kota Bekasi justru memunculkan persoalan setelah muncul dugaan pungutan kepada siswa.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengambil sikap tegas. Ia menegaskan, sekolah negeri tidak dibenarkan menarik pungutan kepada siswa untuk membiayai pembangunan sekolah, baik dilakukan langsung oleh sekolah maupun mengatasnamakan komite.

Bahkan, Dedi menyebut pungutan tersebut masuk kategori pungutan liar karena dana siswa tidak seharusnya digunakan untuk membiayai pembangunan fasilitas sekolah pemerintah.

“Mengenai pungutan yang dilakukan oleh sekolah ataupun atas nama komite sekolah terhadap siswa untuk melakukan pembangunan pagar dengan nilai pekerjaan Rp700 juta, saya katakan pungutan tersebut kategorinya pungutan liar, karena dilarang sekolah-sekolah pemerintah memungut uang dari siswa untuk kepentingan apa pun dan atas nama apa pun,” kata Dedi, dikutip dari akun media sosialnya, Minggu (6/9).

Pagar yang semestinya dibangun untuk melengkapi lingkungan sekolah kini menjadi perhatian pemerintah provinsi. Dedi memastikan Pemprov Jabar akan mengambil alih pembangunan pagar SMKN 15 Kota Bekasi.

“Yang kedua, pemagarannya segera dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya.

Langkah itu sekaligus menjadi penegasan bahwa kebutuhan pembangunan sekolah negeri tidak boleh dialihkan kepada siswa maupun orang tua. Persoalan tidak berhenti pada pembangunan pagar, tetapi juga menyangkut cara sekolah memenuhi kebutuhan fasilitasnya.

Pemprov Jabar pun menyiapkan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana dugaan pungutan tersebut terjadi. Dedi memerintahkan Inspektorat Provinsi Jawa Barat bersama Badan Kepegawaian Daerah untuk turun memeriksa.

“Yang ketiga, tim Inspektorat Provinsi Jawa Barat dan Badan Kepegawaian akan segera melakukan pemeriksaan terhadap peristiwa tersebut,” tutur Dedi. (gin)