DEEP Indonesia Sebut, Tak Ada Jaminan Pilkada oleh DPRD Bakal Hemat Biaya

INILAHKORAN.ID - Presiden Prabowo tengah menimbang usulan Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilakukan oleh DPRD, dengan dalih bakal menghemat biaya politik ketimbang pemilihan langsung.

Direktur Eksekutif Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, Neni Nur Hayati menuturkan, tidak ada jaminan bahwa dengan dipilihnya kepala daerah oleh DPRD bakal menekan biaya politik.

Sebab Neni meyakini, transaksional agar kepala daerah dipilih oleh legislator akan tetap ada.

"Karena transaksional itu tetap ada, hanya berpindah aja," ujar Neni saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu 21 Desember 2025.

Pilkada oleh DPRD kata dia, sudah pernah terjadi di masa orde baru hingga awal reformasi. Melalui UU 32/2004, akhirnya pemilihan langsung diberlakukan dan dilaksanakan di 2025.

Ketika itu imbuh dia, biaya Pilkada lewat DPRD jauh lebih mahal ketimbang pemilihan langsung. Maka dari itu, wacana dikembalikannya Pilkada ke DPRD bukan solusi.

"Itu kan pada saat itu orang-orang sangat kritis, karena satu kursi itu biayanya sangat mahal. Dan apabila dikalkulasi, jumlahnya itu lebih mahal dari menyelenggarakan Pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat. Jadi ini enggak akan menjawab bermasalahan menurut saya," ucapnya.

Bila Presiden Prabowo mengembalikan Pilkada ke DPRD, maka kata Neni terjadi kemunduran dalam demokrasi. Memang diakuinya, masih banyak yang harus dibenahi dari Pilkada langsung. Namun, bila dikembalikan seperti dulu, justru dinilainya akan lebih banyak minus.

"Setidaknya, ketika Pilkada langsung, kita punya edukasi politiklah secara perlahan. Sebenarnya kan ini juga udah mulai berjalan. Jadi jangan sampai sistem politik kita ini terus-menerus diubah. Kita nggak akan pernah settle dan juga ketika Pilkada dikembalikan ke DPRD, menurut saya itu menjadi langkah mundur demokrasi," katanya.

Tidak ada jaminan juga kata Neni, bahwa wakil rakyat di parlemen bakal memilih kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

"Jadi ini bukan solusi gitu menurut saya," ucapnya.

Solusi terbaik kata dia, adalah dengan negara menambah keuangan partai politik. Sebab menurutnya, akar permasalahan ada di sana.

"Partai politik kita itu dia disandera oleh oligarki, dia disandera juga oleh kartel politik. Jadi sudah disandera orang per orang, disandera juga gerombolan-gerombolan," katanya.

Ubah undang-undang partai politik dan berikan alokasi pendanaan yang cukup oleh negara, maka diyakininya akan membuat partai politil stabil dan independen.

"Dia tidak bergantung kepada oligarki, dia tidak bergantung juga kepada kartel politik, menurut saya itu bisa menjawab permasalahan. Di samping juga proses penegakan hukumnya yang terus-menerus diperbaiki," tandasnya. (Yuliantono)