Depo BRT Cicaheum Belum Diputuskan, Pemkot Bandung Masih Cari Momentum Tepat
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, belum ada keputusan final terkait waktu pembangunan depo moda transportasi BRT di Terminal Cicaheum. Pemerintah kota, masih mencari momentum yang tepat di tengah dinamika sosial yang terus berubah.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menegaskan, belum ada keputusan final terkait waktu pembangunan depo moda transportasi BRT di Terminal Cicaheum. Pemerintah kota, masih mencari momentum yang tepat di tengah dinamika sosial yang terus berubah.
Menurut ia, meski proyek BRT masuk dalam agenda strategis dan disebut akan mulai berjalan pada Januari. Hingga kini belum ada penetapan pelaksanaan di tingkat kota. Pemerintah, tidak ingin memaksakan pembangunan tanpa adanya penerimaan dari masyarakat.
“Koordinasi memang dilakukan setiap hari. Komunikasi dengan teman-teman di lapangan juga tiap hari. Tapi kita masih belum menemukan momentum yang pas,” kata Farhan, Kamis 18 Desember 2025.
Ia menjelaskan, berdasarkan hasil survei terdapat sejumlah titik yang dinilai rawan penolakan sosial termasuk di kawasan Cicaheum. Lokasi - lokasi tersebut, selama ini sudah memiliki fungsi dan aktivitas tertentu bagi warga sehingga perlu pendekatan khusus sebelum proyek dijalankan.
Farhan menegaskan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung tidak menolak program BRT. Namun, pembangunan transportasi massal harus berjalan seiring dengan pemenuhan kepentingan seluruh kelompok masyarakat yang terdampak.
“Pada intinya kita tidak anti BRT. Tapi kita juga ingin kepentingan seluruh kelompok masyarakat bisa terpenuhi,” ucapnya.
Terkait kompensasi bagi warga terdampak, ia memastikan opsi tersebut tersedia. Meski demikian, pembahasan kompensasi harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan.
“Kompensasinya ada, tapi itu harus dibicarakan dulu secara terbuka dan baik-baik,” ujar dia.
Ia juga menekankan, rencana BRT di Kota Bandung tidak bisa dilepaskan dari skema BRT Bandung Raya secara keseluruhan. Karena itu, koordinasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan.***
Editor : JakaPermana

