Kios Pedagang di Terminal Cicaheum Dibongkar, Pemkot Siapkan Kompensasi

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan, pembongkaran kios pedagang di kawasan Terminal Cicaheum tetap diikuti dengan pemberian kompensasi dan upaya mencari solusi bagi para pedagang yang terdampak.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, pembongkaran kios pedagang di Terminal Cicaheum mulai dilakukan. Pihaknya juga memastikan, kompensasi bagi pedagang dapat diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

“Terminal Cicaheum mulai dibongkar. Memang kita punya concern yang sangat kuat memastikan, kompensasi sudah bisa diterima sesuai dengan normatifnya,” kata Farhan pada Rabu (26/8/2026).

Selain kompensasi, pemerintah kota kini menghitung langkah yang dinilai dapat membantu pedagang tetap menjalankan usaha setelah penertiban. Solusi tersebut, dinilai penting agar penertiban tidak berhenti pada pembongkaran semata.

“Pada saat bersamaan, kami juga sedang menghitung kira-kira kompensasi apa yang bisa cukup efektif. Bagaimanapun juga, penertiban-penertiban ini harus bisa memberikan solusi,” ucapnya.

Farhan menyampaikan, salah satu upaya yang disiapkan pemerintah kota adalah meningkatkan kemampuan para pengusaha mikro agar dapat masuk dalam kategori bankable. Dengan begitu, mereka diharapkan memiliki akses pembiayaan yang lebih luas untuk mengembangkan usahanya.

“Kita cari sekarang adalah adanya peningkatan kemampuan dari para pengusaha ini, supaya para pengusaha mikro ini bisa masuk dalam kategori bankable,” ujar dia.

Mendukung langkah tersebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Bank BJB dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). Pemerintah juga berencana menjalin kerja sama dengan BRI, memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

“Kami sudah bekerja sama dengan BJB untuk menyalurkan KUR, kami juga nanti berencana bekerja sama dengan BRI untuk menyalurkan KUR. Tujuannya adalah untuk menaikkan kelas,” tuturnya.

Terkait permintaan relokasi, dia menyebut Pemkot Bandung menghadapi kendala regulasi. Peraturan daerah (Perda) mengatur apabila pemerintah tidak menyediakan relokasi bagi pedagang terdampak penertiban.

“Untuk permintaan agar ada relokasi, buat kami sebetulnya kesulitannya adalah di Perda itu jelas dikatakan bahwa kami tidak menyediakan relokasi,” ujar dia.

Meski demikian, pemerintah membuka ruang agar pedagang tetap dapat berjualan dengan konsep yang tidak menggunakan bangunan permanen. Konsep itu, dapat diterapkan dengan prinsip pedagang datang dan pergi tanpa meninggalkan fasilitas atau sampah di lokasi.

“PKL tetap boleh dagang, tapi tidak boleh ada yang permanen. Datang bersih, pulang bersih. Ini komitmen yang mesti kita jaga bersama-sama,” katanya.

Farhan menyebut, konsep serupa telah diterapkan di Jalan Lengkong Kecil dan Jalan Cikurai. Keberhasilan penerapan konsep tersebut, dapat menjadi contoh untuk diterapkan di kawasan lain termasuk Pasar Baru.

“Sudah ada praktik baiknya, itu di Jalan Lengkong Kecil dan di Jalan Cikurai. Cikurai sudah berhasil, maka kita akan duplikasi nanti di beberapa titik yang lain, contohnya di Pasar Baru,” ujar dia.

Di sisi lain, pembangunan Depo BRT di kawasan Cicaheum disebut langsung berjalan setelah proses pembongkaran dilakukan. Pemkot Bandung juga menyiapkan pekerjaan perbaikan jalan, dan trotoar di sepanjang koridor yang akan dilalui BRT.

“Langsung dilaksanakan, lagi jalan. Salah satu hal juga yang sekarang sedang akan segera dilaksanakan itu kan perbaikan jalan dan trotoar yang sepanjang on corridornya BRT,” ucapnya.

Menurut Farhan, sejumlah ruas jalan seperti Jalan Asia Afrika, Jalan Ahmad Yani dan Jalan Otista belum diperbaiki karena akan masuk dalam pekerjaan BRT. Pembiayaan pekerjaan itu, ditargetkan dilakukan tahun ini seiring dengan kebutuhan anggaran operasional layanan BRT.

“Kita enggak perbaiki dulu, karena itu akan masuk nanti semua BRT ke sana. Dan harus tahun ini pembiayaannya, kalau enggak mereka enggak bisa nagih ke kita. Karena kita mesti bayar PSO nih, gede lagi PSO nya,” pungkasnya.