Didukung World Bank, Proyek BRT Kota Bandung Dipastikan Berjalan Optimal

INILAHKORAN.ID - Pemkot Bandung memastikan, kesiapan penuh dalam mendukung pelaksanaan proyek bus rapid transit (BRT) bekerja sama dengan Kementerian Perhubungan dan didukung pendanaan dari world bank. 

Sebagai proyek strategis nasional, Pemkot menilai pelaksanaan BRT harus berjalan optimal. Termasuk dalam proses penataan pedagang kaki lima (PKL) yang berada di sepanjang jalur yang akan dilalui bus.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengatakan, dukungan penuh Pemkot Bandung terhadap BRT tidak terlepas dari status proyek yang didanai oleh lembaga internasional. Menurutnya, hal ini membuat pemerintah daerah perlu memastikan seluruh aspek pendukung berjalan lancar.

"Karena BRT ini adalah program dengan dukungan World Bank, tentu kami dukung seratus persen supaya berjalan mulus dan lancar," kata Erwin pada Jumat 5 Desember 2025.

Salah satu aspek yang kini menjadi perhatian adalah pendataan PKL terdampak. Ia mengakui, data yang beredar masih belum sinkron antara pemerintah kota dan pihak kementerian. Pihaknya mencatat, jumlah PKL terdampak berada di kisaran 700 an. Namun data dari kementerian sempat mencapai seribu, sebelum kembali berubah menjadi sekitar 290 lebih.

"Data dari kita itu sekitar 700 an. Tapi sempat muncul data dari kementerian mencapai seribuan. Kemudian berubah lagi menjadi sekitar 290 lebih. Makanya kami memastikan langsung ke Kementerian Perhubungan, untuk mengetahui berapa data pasti PKL yang tercatat oleh pusat," ucapnya.

Selain pendataan, isu kompensasi untuk PKL ikut menjadi perhatian. Erwin menegaskan, pemerintah kota tidak bisa memberikan bantuan uang tunai karena tidak diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Meski demikian, pemerintah tetap menyiapkan berbagai bentuk dukungan agar usaha PKL dapat terus berjalan.

"Dalam Perda memang tidak ada kompensasi uang. Tetapi bukan itu yang kami kedepankan. Bagaimanapun, PKL adalah penunjang perekonomian masyarakat. Kami akan turun langsung dan ada beberapa bantuan yang sedang disiapkan seperti dukungan usaha, peralatan roda dan lainnya," ujar dia.

Ia menambahkan, bentuk dukungan akan ditentukan setelah data yang dikeluarkan oleh kementerian benar-benar final. "Kami ingin memastikan, pelaksanaan BRT tidak menimbulkan dampak negatif pada para pelaku usaha kecil yang selama ini berperan besar dalam perekonomian Kota Bandung," jelasnya.

Dengan jumlah PKL mencapai sekitar 12 ribu orang, pihaknya menilai peran mereka sangat vital dalam menyerap tenaga kerja dan menyediakan layanan ekonomi murah bagi masyarakat. Erwin menyatakan, penataan PKL dalam proyek BRT harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan usaha mereka.

"PKL ini banyak manfaatnya. Mereka mengurangi pengangguran, menyediakan barang dan jasa dengan harga terjangkau dan memudahkan akses masyarakat. Maka kami tetap akan mendukung, dan mengarahkan PKL agar lebih tertata dan berkelanjutan," tandas dia.